Jakarta (06/10) — Ramainya peredaran data pribadi yang dikaitkan dengan Menteri Komunikasi dan Digital perlu menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan dan keamanan data di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dari hasil analisis awal, menyebut data yang beredar bukan berasal dari kebocoran baru. Data tersebut merupakan kumpulan informasi terbuka dan data dari sejumlah kebocoran
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendukung sikap tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan akan menolak permohonan visa musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, terkait rencana konsernya di Jakarta. Yanuar menilai kebijakan keimigrasian tidak semestinya dipandang sebatas urusan administratif. Negara memiliki kewenangan untuk memastikan setiap orang asing yang
Jakarta (06/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dengan memberikan enam catatan utama untuk memastikan regulasi tersebut menghadirkan pelindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, saat membacakan Pendapat Akhir Mini
Tangerang (05/10) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) mengambil peran lebih besar dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global. Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan keberadaan BKSAP di UMT bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi merupakan upaya membangun kolaborasi konkret antara parlemen dan dunia akademik.
Tangerang (05/10) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) mengembangkan riset bersama dengan BKSAP DPR RI, khususnya di bidang hukum internasional yang relevan dengan kebutuhan diplomasi Indonesia saat ini. Hal tersebut disampaikan Meitri dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Fakultas Hukum
Makassar (05/10) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, kembali melakukan sosialisasi P5HAM bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Makassar. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Kemensos Sulsel pada Minggu (05/10/2026) ini dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan warga dan tokoh masyarakat dari 15 kecamatan di Kota Makassar. Dalam kegiatan tersebut, Meity mengaitkan persoalan
Jakarta (05/10) — Penetapan Badan Otorita Pengelola (BOP) Pantura oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pengangkatan Kepala BOP menjadi momentum penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat wilayah pesisir. Kondisi geografis dan ekologis wilayah Pantura perlu mendapat penjagaan ekstra akibat semakin beratnya beban lingkungan yang terus bertambah karena aktivitas manusia ataupun kegiatan ekonomi skala besar yang mengurangi
Jakarta (05/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada seluruh prajurit, purnawirawan, dan keluarga besar TNI di seluruh Indonesia. Sukamta mengapresiasi pengabdian para prajurit dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus kehadiran TNI
Jakarta (05/10) — Anggota Komisi IV sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menyambut baik pelantikan Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026). Ia berharap momentum ini menjadi awal percepatan penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat atas tanah. “Pelantikan Kepala BRAN membawa harapan
Pekanbaru (05/10) — Keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang beranggotakan legislator PKS, Jalal Abdul Nasir. Dalam kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026), kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur tersebut dibahas. Melalui agenda tersebut, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditelaah. Realisasi penggunaan sejumlah ruas