Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

BPS Catat Harga Minyak Goreng Masih Tinggi, Riyono Dorong Langkah Konkret Pemerintah

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (17/11) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Riyono, menyoroti temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut harga minyak goreng masih berada pada level tinggi meskipun tidak mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari stabilitas harga, tetapi juga harus dilihat dari keterjangkauannya bagi masyarakat.

“Pemerintah jangan hanya melihat angka inflasi yang rendah sebagai keberhasilan. Kalau harga minyak goreng sudah telanjur tinggi, kemudian bertahan di level tersebut, masyarakat tetap merasakan beban yang berat. Stabil bukan berarti sudah terjangkau,” ujar Riyono.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menilai fenomena stabil tinggi yang diungkap BPS harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro di sektor kuliner.

Berdasarkan pemantauan BPS pada November 2026, rata-rata harga minyak goreng yang mencakup jenis curah, premium, dan Minyakita tercatat mencapai Rp20.219. Sementara itu, harga Minyakita berada pada level Rp16.289. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga belum sepenuhnya mencerminkan keterjangkauan bagi masyarakat.

Riyono mengingatkan bahwa pengendalian harga minyak goreng harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, memperkuat pengawasan distribusi, hingga mengevaluasi rantai perdagangan yang berpotensi menyebabkan tingginya harga di tingkat konsumen.

“Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Seharusnya kekuatan produksi tersebut juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui harga minyak goreng yang terjangkau. Jangan sampai bahan bakunya melimpah, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Riyono mendorong pemerintah bersama kementerian terkait, Perum Bulog, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan harga serta distribusi minyak goreng, khususnya Minyakita yang ditujukan sebagai pilihan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat. Ia juga meminta agar pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan harga dan memastikan pasokan tersedia secara merata hingga ke pasar tradisional.

“Ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar harga tidak naik, tetapi ketika masyarakat benar-benar mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga juga diikuti dengan keterjangkauan, bukan membiarkan harga tinggi menjadi sesuatu yang dianggap normal,” pungkas Riyono.