Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Ledia Hanifa: RUU Statistik Jadi Fondasi Penguatan Satu Data Indonesia

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (18/11) — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola statistik nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan ketersediaan data statistik yang akurat, andal, dan dapat menjadi rujukan bagi kementerian serta lembaga dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ledia dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ledia menjelaskan bahwa RUU Statistik memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda dengan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, kedua regulasi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan data nasional yang terintegrasi.

“Rancangan Undang-Undang Statistik adalah satu rancangan undang-undang yang kita coba untuk mengatur bagaimana kita bisa memperoleh sebuah data statistik yang bagus, yang reliable, dan kemudian bisa menjadi data yang kita dukung kepada semua kementerian dan lembaga,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I tersebut.

Lebih lanjut, Ledia menerangkan bahwa RUU Statistik berfokus pada pengaturan statistik dasar negara, sedangkan UU Satu Data Indonesia mengatur pengintegrasian berbagai data, termasuk data statistik dan data sektoral yang dihimpun kementerian serta lembaga.

“Bagaimana data statistik ini nanti kemudian bisa menjadi satu data dasar nasional. Data dasar nasional ini ditetapkan oleh siapa? Oleh Badan Satu Data Indonesia. Badan Satu Data Indonesia ini ditetapkannya oleh Undang-Undang Satu Data Indonesia,” jelasnya.

Ledia menekankan bahwa keterhubungan kedua regulasi tersebut penting untuk memastikan data yang dihasilkan tidak berhenti sebagai kumpulan angka, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

“Undang-Undang Satu Data Indonesia punya fungsi untuk menggabungkan semua data, data sektoral maupun data statistik yang dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga, yang kemudian dijadikan satu dasar bagi Badan Satu Data itu untuk menjadi rujukan bagi pembuatan perencanaan pembangunan nasional,” pungkasnya.