PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
======================================================
Disampaikan oleh : dr. Gamal
Nomor Anggota : A – 474
Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Yang kami hormati:
- Pimpinan dan Anggota DPR RI;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah memberikan teladan dalam menegakkan keadilan dan membangun kehidupan masyarakat.
Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,
Pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Setiap undang-undang yang dibentuk tidak hanya menghasilkan norma hukum yang mengikat, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara serta memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang harus dilaksanakan secara terencana, cermat, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa penyempurnaan pengaturan pembentukan undang-undang tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan proses legislasi. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap tahapan memberikan ruang yang cukup untuk mencermati substansi, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, serta menjaga kualitas norma hukum yang dihasilkan. Kecepatan pembentukan undang-undang harus tetap berjalan seiring dengan kecermatan dan kehati-hatian dalam proses legislasi.
Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,
Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang adalah sebagai berikut:
Pertama; Fraksi PKS memahami bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang merupakan upaya penting untuk menyempurnakan tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22A UUDNRI Tahun 1945. Selain itu, penyusunan RUU ini untuk menjawab pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 22A UUDNRI Tahun 1945 sudah secara expressis verbis memberikan mandat konstitusional (constitutional mandate) kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang melalui undang-undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dalam perkara Pengujian Formil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia). Pengaturan ini diharapkan mampu menjawab berbagai dinamika dan kebutuhan dalam praktik legislasi, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap tahapan pembentukan undang-undang.
Kedua; Fraksi PKS menegaskan bahwa Pembentukan Undang-undang melalui Prosedur Cepat (Fast Track Legislation) harus tetap berpedoman pada prinsip dan tahapan pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Penerapannya harus disertai kriteria yang jelas, alasan yang terukur, serta batas waktu minimum pada setiap tahapan. Percepatan proses legislasi tidak boleh mengabaikan kecermatan dalam penyusunan norma, harus mengalokasikan waktu yang memadai pada setiap tahapan pembentukan undang-undang, serta memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna (meaningful participation). Oleh karena itu, mekanisme fast track legislation harus diterapkan secara terbatas, objektif, dan akuntabel, dengan tetap menjamin transparansi, kualitas substansi, serta legitimasi undang-undang yang dihasilkan. Jangan sampai proses legislasi dipadatkan sedemikian rupa sehingga mengurangi kualitas pembahasan dan mengabaikan ketelitian dalam menghasilkan rumusan undang-undang.
Ketiga; Fraksi PKS juga menekankan agar RUU tentang Pembentukan Undang-undang ini menjamin pembahasan undang-undang berjalan secara substantif dalam setiap tahap penyusunan. Penyusunan, harmonisasi, dan Pembahasan RUU melalui dua tingkat pembicaraan harus memberikan ruang yang cukup untuk mencermati setiap materi muatan, membahas daftar inventarisasi masalah, merumuskan perubahan norma, dan menyelesaikan perbedaan pandangan. Dokumen RUU hasil penyusunan, harmonisasi, maupun pembahasan harus disampaikan kepada Anggota DPR dalam waktu yang memadai sebelum rapat dilaksanakan dan sebelum pengambilan keputusan agar persetujuan dalam rapat benar-benar didasarkan pada hasil pembahasan yang matang.
Keempat; Fraksi PKS berpandangan bahwa mekanisme perbaikan teknis terhadap naskah undang-undang setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden harus dibatasi secara ketat dan tidak boleh menjadi instrumen untuk mengubah, menambah, atau mengurangi substansi norma yang telah disepakati. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan redaksional, pengetikan, atau teknis penulisan sepanjang tidak mengubah maksud, makna, maupun konsekuensi hukum dari norma yang disetujui. Setiap perbaikan harus dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik guna menjamin kesesuaian antara naskah hasil persetujuan bersama dan naskah yang diundangkan serta mencegah penyimpangan kewenangan dalam proses legislasi.
Kelima; Fraksi PKS berpandangan bahwa penyelesaian seluruh tahapan pembentukan undang-undang harus dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel. Proses legislasi tidak boleh terhambat oleh kelambanan birokrasi maupun kendala administratif, khususnya pada tahapan pascapersetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah dan pengundangan, yang berpotensi menunda pemberlakuan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kepastian prosedur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta batas waktu penyelesaian setiap tahapan agar undang-undang yang telah disetujui dapat segera diundangkan dan berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Fraksi PKS menilai bahwa diperlukan mekanisme pemantauan dan peninjauan yang terukur untuk menilai pelaksanaan, efektivitas, serta kesesuaian undang-undang dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Hasil pemantauan dan peninjauan harus dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi perbaikan kebijakan legislasi, termasuk
Keenam; Fraksi PKS berpandangan bahwa pembentukan undang-undang tersendiri tentang Pembentukan Undang-Undang harus tetap menjamin kepastian hukum, harmonisasi, dan kesinambungan sistem peraturan perundang-undangan nasional. Konsekuensinya, penyusunan undang-undang ini harus segera diikuti dengan penyesuaian dan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar tidak terjadi dualisme pengaturan maupun ketidakselarasan norma. Setiap ketentuan yang akan dicabut atau dialihkan pengaturannya perlu dikaji secara menyeluruh untuk memastikan tidak menimbulkan duplikasi, tumpang tindih, pertentangan norma, maupun kekosongan hukum. Dengan demikian, pemisahan pengaturan tersebut harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar memperkuat koherensi serta kesinambungan sistem hukum nasional.
Ketujuh; Fraksi PKS menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan prinsip fundamental yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, bukan sekadar formalitas prosedural. Pemenuhan prinsip tersebut sekurang-kurangnya harus menjamin tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan (right to be explained). Untuk itu, masyarakat harus diberikan akses yang mudah dan setara terhadap naskah akademik serta rancangan undang-undang, informasi yang transparan, dan waktu yang cukup untuk mempelajari serta menyampaikan masukan pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang juga wajib mempertimbangkan masukan tersebut secara sungguh-sungguh dan memberikan penjelasan atas tindak lanjutnya. Prinsip ini harus tetap dijamin, termasuk dalam penerapan prosedur cepat (fast track legislation), sehingga percepatan pembentukan undang-undang tidak boleh mengurangi hak konstitusional masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna.
Kedelapan; Fraksi PKS memandang bahwa penerapan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang harus menjamin kejelasan, keterlacakan, dan transparansi setiap perubahan norma. Oleh karena itu, setiap RUU yang menggabungkan perubahan terhadap sejumlah undang-undang wajib disertai matriks persandingan yang menguraikan secara sistematis ketentuan yang diubah, ditambahkan, maupun dicabut, beserta konsekuensi pengaturannya. Hal ini penting untuk memastikan pembentuk undang-undang dapat menilai keterkaitan dan dampak setiap perubahan secara komprehensif, sekaligus memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat agar dapat memahami dan berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.
Kesembilan; Fraksi PKS memandang bahwa RUU tentang Pembentukan Undang-undang perlu memberikan kepastian mengenai pelaksanaan kewenangan DPD dalam penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah sebagaimana diatur dalam UUDNRI Tahun 1945. Keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara substantif. Keterlibatan tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi harus memberikan ruang yang memadai bagi DPD untuk menyampaikan pandangan dan memperjuangkan kepentingan daerah sesuai kewenangannya.
Kesepuluh; Fraksi PKS memandang bahwa pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial dalam proses legislasi perlu diakomodasi untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan pembentukan undang-undang. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan ketepatan informasi, keamanan dokumen, perlindungan data, serta tanggung jawab manusia. Pemanfaatan kecerdasan artifisial harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti pertimbangan, penilaian, dan pengambilan keputusan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab atas substansi dan rumusan norma hukum tetap berada pada lembaga dan pihak yang memiliki kewenangan konstitusional.
Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan berbagai pandangan dan catatan yang telah kami sampaikan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan bahwa penyempurnaan tata cara pembentukan undang-undang harus mampu menjamin kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta kualitas proses legislasi. Percepatan pembentukan undang-undang tetap diperlukan dalam keadaan tertentu, namun tidak boleh mengurangi kecermatan pembahasan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perumusan norma.
Menimbang beberapa hal yang telah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR RI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Demikian pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat sistem legislasi nasional yang demokratis, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI serta seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 7 Jumadil Akhir 1448 H
17 November 2026 M
| PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
|
|
| Ketua,
Dr.H. Abdul Kharis A., S.E., M.Si. A-466 |
Sekretaris,
Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi. A-452 |