Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aboe Bakar: Belajar dari Kasus Penyadapan Presiden, Sistem Audit Trail Harus Dikunci dalam UU Penyadapan

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (17/11) — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengunci aspek pengamanan teknis alat sadap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026) untuk menyerap masukan terkait penyusunan regulasi tersebut.

Habib Aboe Bakar menyoroti adanya celah penyalahgunaan akses serta penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang sempat terungkap dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden baru-baru ini. Menurutnya, kelemahan teknis semacam itu tidak boleh lagi terulang dan harus diantisipasi secara ketat melalui payung hukum setingkat undang-undang.

“Mengingat adanya celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal baru-baru ini, aspek teknis perlu dikunci dalam undang-undang,” ujar Habib Aboe Bakar dalam rapat tersebut.

Dalam forum tersebut, politikus PKS ini secara khusus meminta pandangan Baintelkam mengenai perumusan protokol keamanan (security protocol) pada sistem penyadapan yang digunakan aparat. Ia mempertanyakan mekanisme pencegahan agar tidak ada pihak yang bisa memasukkan target penyadapan secara sembarangan tanpa prosedur yang sah.

“Langkah pengamanan teknis atau security protocol apa yang diusulkan Baintelkam agar sebuah nomor atau target tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem seperti LIMS tanpa otorisasi yang sah?” tegasnya.

Lebih lanjut, Habib Aboe Bakar menilai sistem rekam jejak digital (audit trail) memegang peranan vital untuk menjamin akuntabilitas setiap operasi penyadapan. Ia mendesak agar desain sistem audit trail ke depan dibuat bersifat permanen sehingga tidak bisa diutak-atik oleh siapa pun di internal institusi.

“Bagaimana merancang sistem audit trail atau rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi atau dihapus oleh operator maupun pejabat internal sekalipun (immutable log)?” tanya Habib Aboe Bakar menutup pernyataannya.

Masukan dari Baintelkam terkait pengamanan teknis dan penguncian sistem audit trail ini nantinya akan menjadi bahan krusial bagi Komisi III DPR RI dalam merumuskan pasal-pasal pengawasan pada draf RUU Penyadapan.