Jakarta (17/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meitri Citra Wardani, mengecam wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan habitat asli satwa yang terancam punah tersebut, bukan mengambil kebijakan relokasi yang berpotensi menimbulkan risiko ekologis baru.
“Badak Jawa adalah satwa langka yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada kondisi habitat. Jangan terburu-buru memindahkan badaknya ketika yang seharusnya menjadi prioritas adalah memastikan habitat aslinya tetap aman dan terlindungi. Konservasi harus berpijak pada kajian ilmiah, bukan sekadar pendekatan pemindahan satwa,” ujar Meitri.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu juga menyoroti penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Menurut Meitri, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh mengingat Ujung Kulon merupakan kawasan taman nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, termasuk sebagai habitat alami terakhir badak Jawa. Ia mengingatkan bahwa perlindungan kawasan konservasi tidak boleh hanya dibatasi pada wilayah daratan, tetapi juga harus mencakup ekosistem perairan di sekitarnya.
“Pemerintah harus menjelaskan secara transparan mengapa perairan di sekitar kawasan konservasi justru dimasukkan dalam wilayah usaha pertambangan. Status taman nasional harus dihormati. Jangan sampai kebijakan pertambangan membuka ruang bagi aktivitas yang mengganggu ekosistem dan mengancam keberlanjutan kawasan konservasi,” tegasnya.
Meitri juga mengingatkan bahwa munculnya wacana relokasi badak Jawa di tengah penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon perlu disikapi dengan keterbukaan informasi. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan dasar ilmiah dan pertimbangan kebijakan di balik kedua agenda tersebut agar tidak menimbulkan persepsi maupun pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya keterkaitan di antara keduanya.
“Kita tentu berharap wacana pemindahan badak Jawa ini murni didasarkan pada kebutuhan konservasi dan penyelamatan spesies, tanpa dipengaruhi agenda pemanfaatan kawasan untuk kepentingan lain. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh agar tidak muncul keraguan terhadap arah kebijakan perlindungan Ujung Kulon,” kata Meitri.
Meitri memahami bahwa penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian sejak tahap perencanaan wilayah, termasuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih dengan kawasan konservasi maupun potensi dampak ekologis terhadap Taman Nasional Ujung Kulon.
Oleh karena itu, Meitri mendesak Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali peta WUP, membuka hasil kajian lingkungan, serta memastikan tidak ada kawasan konservasi yang terdampak oleh kebijakan pengembangan pertambangan.
“Jangan sampai kita berbicara tentang penyelamatan badak Jawa melalui relokasi, tetapi pada saat yang sama justru membuka potensi ancaman baru terhadap ekosistem di sekitar habitatnya. Pemerintah harus konsisten. Kalau memang berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati, maka perlindungan kawasan konservasi harus menjadi batas tegas dalam setiap kebijakan pertambangan,” pungkas Meitri.