Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Fraksi PKS Setujui RUU Pembentukan Undang-Undang, Gamal: Legislasi Cepat Jangan Korbankan Partisipasi Publik

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (17/11) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR RI. Meski demikian, Fraksi PKS memberikan sepuluh catatan strategis agar penyempurnaan tata cara legislasi tetap menjamin kualitas pembahasan, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Gamal, dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Gamal menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang tersendiri merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, sekaligus menindaklanjuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 mengenai mandat konstitusional pengaturan tata cara pembentukan undang-undang.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah penerapan prosedur legislasi cepat atau fast track legislation. Gamal menegaskan bahwa mekanisme tersebut harus memiliki kriteria yang jelas, alasan terukur, serta batas waktu minimum untuk menjamin kecermatan pembahasan.

“Percepatan proses legislasi tidak boleh mengabaikan kecermatan dalam penyusunan norma, harus mengalokasikan waktu yang memadai pada setiap tahapan pembentukan undang-undang, serta memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna (meaningful participation),” tegas Gamal.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar setiap tahapan penyusunan, harmonisasi, dan pembahasan RUU dilakukan secara substantif. Dokumen hasil pembahasan harus disampaikan kepada anggota DPR dalam waktu yang memadai sebelum pengambilan keputusan, sehingga persetujuan tidak diberikan tanpa pencermatan yang matang.

Gamal juga mengingatkan pentingnya pembatasan perubahan naskah undang-undang setelah memperoleh persetujuan bersama DPR dan Presiden. Menurutnya, perbaikan hanya boleh menyangkut aspek teknis dan redaksional tanpa mengubah substansi norma.

“Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan redaksional, pengetikan, atau teknis penulisan sepanjang tidak mengubah maksud, makna, maupun konsekuensi hukum dari norma yang disetujui,” ujarnya.

Terkait efektivitas legislasi, Fraksi PKS mendorong kepastian prosedur, pembagian tanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian tahapan pascapersetujuan bersama hingga pengundangan. Fraksi PKS juga menekankan perlunya mekanisme pemantauan dan peninjauan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang setelah diberlakukan.

Lebih lanjut, Gamal menyoroti pentingnya harmonisasi RUU tersebut dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian regulasi harus dilakukan secara terencana agar pemisahan pengaturan tidak menimbulkan dualisme, tumpang tindih norma, maupun kekosongan hukum.

Pada aspek keterlibatan publik, Fraksi PKS menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif dalam proses legislasi.

“Pemenuhan prinsip tersebut sekurang-kurangnya harus menjamin tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan (right to be explained),” jelasnya.

Fraksi PKS turut meminta transparansi penerapan metode omnibus melalui penyediaan matriks persandingan perubahan norma, termasuk ketentuan yang ditambah, diubah, atau dicabut. Selain itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah harus dijamin secara substantif sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Gamal juga mendorong pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial dalam proses legislasi dengan tetap memperhatikan akurasi informasi, keamanan dokumen, perlindungan data, dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi tersebut harus menjadi sarana pendukung, bukan menggantikan kewenangan manusia dalam merumuskan dan memutuskan norma hukum.

Menutup pandangan fraksi, Gamal menegaskan bahwa dukungan Fraksi PKS terhadap RUU Pembentukan Undang-Undang dilandasi komitmen memperkuat sistem legislasi nasional yang demokratis, berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat.

“Percepatan pembentukan undang-undang tetap diperlukan dalam keadaan tertentu, namun tidak boleh mengurangi kecermatan pembahasan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perumusan norma,” pungkasnya.

Dengan sepuluh catatan tersebut, Fraksi PKS menyatakan menyetujui RUU tentang Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR RI.