Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Tinjau Lapas Majalengka, Ateng Sutisna Dorong Penguatan Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan

Tinjau Lapas Majalengka, Ateng Sutisna Dorong Penguatan Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan

 

Majalengka (20/06) — Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan proses pembinaan yang mampu mengembalikan warga binaan menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan siap kembali ke tengah masyarakat. Komitmen tersebut

Gempa Sulawesi Tengah, Surahman Hidayat Apresiasi Tim Gabungan dan Minta Kelompok Rentan Diprioritaskan

Gempa Sulawesi Tengah, Surahman Hidayat Apresiasi Tim Gabungan dan Minta Kelompok Rentan Diprioritaskan

 

Jakarta (20/06) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026 pukul 10.27 WIB. Gempa berpusat di darat 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km, dan hingga kini tercatat

Cegah Sengketa di Masa Depan, Aher Apresiasi Langkah ATR/BPN Edukasi Masyarakat dalam Hibah Tanah Keluarga

Cegah Sengketa di Masa Depan, Aher Apresiasi Langkah ATR/BPN Edukasi Masyarakat dalam Hibah Tanah Keluarga

 

Jakarta (19/06) — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan teliti terhadap aspek administrasi saat melakukan proses hibah tanah keluarga kepada anak demi mencegah timbulnya sengketa batas maupun kepemilikan di kemudian hari. Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian (20/05/2026), menjelaskan bahwa status tanah harus dipastikan bersih dari

BAM DPR RI Serap Aspirasi di Kota Palembang: Dari Sungai Musi hingga Dampak Pembangunan LRT

BAM DPR RI Serap Aspirasi di Kota Palembang: Dari Sungai Musi hingga Dampak Pembangunan LRT

 

Palembang (19/06) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun berbagai kendala dari lapangan, mulai dari pendangkalan Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT). Dari informasi yang didapatkan BAM DPR

Kurniasih Dorong Penguatan Peran Perpusnas untuk Tingkatkan Literasi Bangsa

Kurniasih Dorong Penguatan Peran Perpusnas untuk Tingkatkan Literasi Bangsa

 

Jakarta (19/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya penguatan peran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai garda terdepan dalam membangun budaya literasi masyarakat Indonesia. Menurutnya, literasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa di masa depan. “Perpusnas memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan budaya baca

Soroti Gangguan Pasokan Listrik di Jatim, Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Sistem dan Komunikasi Publik

Soroti Gangguan Pasokan Listrik di Jatim, Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Sistem dan Komunikasi Publik

 

Jakarta (19/06) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengapresiasi kerja keras petugas PT PLN (Persero) yang terus berupaya memulihkan jaringan dan memastikan pasokan listrik kembali normal, Meitri juga mengingatkan bahwa insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi

Surahman Hidayat Apresiasi Kemenag, Ingatkan Rehabilitasi Madrasah Negeri Belum Tuntas

Surahman Hidayat Apresiasi Kemenag, Ingatkan Rehabilitasi Madrasah Negeri Belum Tuntas

 

Jakarta (19/06) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, memberikan perhatian khusus atas kondisi madrasah negeri di seluruh Indonesia yang masih mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan hingga sedang, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Data Kementerian Agama RI tahun 2026 menunjukkan bahwa kerusakan madrasah terjadi di

Ribuan Dokter Muda Terancam DO, Saadiah Uluputty Dorong Moratorium Kebijakan dan Evaluasi UU Kesehatan Demi Hak Pendidikan

Ribuan Dokter Muda Terancam DO, Saadiah Uluputty Dorong Moratorium Kebijakan dan Evaluasi UU Kesehatan Demi Hak Pendidikan

 

Jakarta (19/06) — Komisi XIII DPR RI merespons polemik Batas Masa Studi (BMS) yang tengah membayangi masa depan ribuan dokter muda (retaker) di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini diambil guna mencegah terjadinya pemutusan studi (drop out/DO) massal, sekaligus memastikan hak atas pendidikan warga negara tetap terlindungi dengan baik, Kamis (18/06/2026). Anggota Komisi XIII DPR RI,

Terima Audiensi Forum Rektor PTM, Kharis: Masukan Akademisi Penting untuk Perkuat Kebijakan Negara

Terima Audiensi Forum Rektor PTM, Kharis: Masukan Akademisi Penting untuk Perkuat Kebijakan Negara

 

Jakarta (19/06) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menerima audiensi dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada Kamis (18/06) di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan. Audiensi menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi dan legislatif untuk

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum

 

Jakarta (19/06) — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi hukum pidana dari Universitas Airlangga, Toetiek Rahayuningsih, dan akademisi hukum pidana dari Universitas Andalas, Lucky Raspati, guna menerima masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam forum tersebut, berbagai pandangan disampaikan mengenai pentingnya menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif