Jakarta (08/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Anggota Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia-Pasifik, aktif menyampaikan berbagai pandangan strategis dalam rangkaian 152nd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha, Tanzania, pada 5–9 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, Mardani menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari rendahnya
Jakarta (08/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendorong pemuda Betawi untuk tidak sekadar menjadi generasi penerus, tetapi tampil sebagai pelaku pembangunan sekaligus penggerak pelestarian budaya Betawi. Menurutnya, bonus demografi menempatkan generasi muda pada posisi strategis untuk menentukan arah masa depan Indonesia. “Jangan hanya sekadar berkontribusi dalam pembangunan, tetapi harus mengambil peran. Jangan
Jakarta (08/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan keterjangkauan biaya haji harus diwujudkan melalui efisiensi penyelenggaraan, bukan dengan terus meningkatkan penggunaan Nilai Manfaat dana haji yang juga menjadi hak jemaah dalam daftar tunggu. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) saat menyampaikan Pandangan Fraksi PKS
Jakarta (08/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung pengembangan hidrogen sebagai bagian dari transisi energi sektor transportasi Indonesia. Namun, pengembangan industri kendaraan hidrogen harus didasarkan pada kelayakan teknologi, keekonomian, keselamatan, manfaat pengurangan emisi, serta kesiapan industri dalam negeri. Hal itu disampaikan Ateng merespons aspirasi Ocean & Aerospace Institute dalam audiensi
PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) TAHUN 1448H/2027M ================================================================ Disampaikan oleh: Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA Nomor Anggota: A-449 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati, Pimpinan DPR RI Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR
Jakarta (07/10) — Kehadiran asosiasi peternak petelur di Komisi IV DPR RI membawa aspirasi tentang kondisi peternak ayam petelur saat ini. Ada lima harapan yang disampaikan, yaitu harga telur yang belum stabil dan masih berada pada kisaran Rp19.000–Rp21.000 per kg, kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan, pengembalian tata kelola peternakan ayam petelur kepada rakyat, harga
Jakarta (07/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengkritisi narasi penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kepulauan Sangihe yang menekankan pentingnya menjaga perekonomian masyarakat. Perhatian terhadap penghidupan warga, kata Ateng, harus diwujudkan melalui perlindungan sosial dan pekerjaan yang berkelanjutan, bukan dengan membiarkan aktivitas pertambangan ilegal berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Ateng
Jakarta (07/10) — Pengembangan pariwisata berbasis budaya dinilai perlu memastikan masyarakat yang menjadi pemilik dan penjaga tradisi memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengatakan pengembangan budaya sebagai daya tarik wisata tidak boleh berhenti pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. “Jangan sampai budaya
Jakarta (07/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu melahirkan kerangka hukum yang komprehensif dan terukur sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap ekosistem. Menurut Meitri, perubahan iklim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penurunan emisi. Regulasi yang
Jakarta (07/10) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II, Abdul Hadi, menerima kunjungan kerja dan konsultasi dari Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersama jajaran Pemkab dan PDAM Lombok Tengah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pertemuan ini membahas percepatan Raperda Penyertaan Modal PDAM,