Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan pascabanjir dan longsor yang berdampak besar pada sektor pertanian, khususnya di wilayah Sumatera. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01) pagi.

Menurut Rahmat Saleh, awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk memastikan keberpihakan anggaran terhadap pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana.

“Ini adalah awal tahun dengan sidang paripurna perdana. Setelah ini akan ada rapat-rapat komisi, dan di awal tahun ini kami akan memperjuangkan beberapa hal penting, terutama penanganan pascabanjir dan longsor,” ujar Rahmat.

Ia menyoroti kerusakan parah pada infrastruktur irigasi dan lahan pertanian akibat banjir, yang jika tidak segera ditangani akan mengganggu produksi pangan dan kesejahteraan petani.

“Di Sumatera, banyak saluran irigasi yang rusak dan banyak lahan pertanian yang habis diterjang banjir. Karena itu, kami akan fokus mengawal agar ada kepastian penanganan recovery,” tegasnya.

Rahmat Saleh mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan di Sumatera Barat saja diperkirakan hampir Rp2 triliun untuk perbaikan sawah dan irigasi. Selain itu, perhatian serupa juga diberikan untuk provinsi lain yang terdampak.

“Untuk Sumatera Barat, hitungan kami hampir Rp2 triliun untuk perbaikan sawah dan irigasi. Begitu juga Sumatera Utara dan Aceh, insya Allah akan kita kawal dan kita perjuangkan agar ada kepastian anggaran recovery sektor pertanian di tahun 2026,” pungkasnya.