Author: Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

19/03/2024 06:51 Humas Fraksi PKS DPR RI

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KHUSUS JAKARTA ============================================================ Dibaca Oleh: H. Ansory Siregar, Lc. Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Para Anggota Baleg DPR-RI – Para Menteri atau yang mewakili; – Rekan-rekan wartawan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

06/02/2024 09:18 Humas Fraksi PKS DPR RI

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ============================================================ Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua; Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI; – Pimpinan dan Anggota PPUU DPD-RI; – Menteri

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

18/01/2024 18:06 Humas Fraksi PKS DPR RI

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Paadang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok)

04/12/2023 16:32 Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Paadang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok) ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

04/12/2023 16:25 Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024

28/11/2023 10:00 Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024 ============================================================== Disampaikan oleh: Wisnu Wijaya Adi Putra, S.E. Nomor Anggota: A-440 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Panja BPIH Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji dan syukur

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

21/11/2023 10:48 Humas Fraksi PKS DPR RI

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia _______________________________________________ ______________________________________________ Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Para Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji dan syukur ke hadirat Allah

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

21/11/2023 10:40 Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ______________________________________________________ ______________________________________________________ Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan;

Spotlight Isu dan Pengaturan Bermasalah di UU Cipta Kerja

15/11/2023 08:27 Humas Fraksi PKS DPR RI

Lihat Selengkapnya: SPOTLIGHT UU CIPTA KERJA – FIX

Rekam Jejak Fraksi PKS DPR RI dalam Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja Tahun 2020

15/11/2023 08:23 Humas Fraksi PKS DPR RI

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) disusun dengan sebuah metode Omnibus Law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Fraksi PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif