PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
========================================================
Disampaikan Oleh: Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.
Nomor Anggota: A-427
Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua
Yang kami hormati:
- Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Shollallahu ‘Alaihi WasaZlam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.
Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,
Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait 17 (tujuh belas) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan:
Baca Selengkapnya: