Reses di Brebes, Fikri Dititipi Warga Dua Aspirasi Utama
Persoalan guru honorer sudah selayaknya jadi perhatian utama program kementerian pendidikan dan kebudayaan, karena menyangkut peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Persoalan guru honorer sudah selayaknya jadi perhatian utama program kementerian pendidikan dan kebudayaan, karena menyangkut peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Komisi IX DPR RI akan memanggil Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS Kesehatan untuk dimintai klarifikasinya, terkait iuran BPJS Kesehatan yang kembali menuai protes masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai Pemerintah Indonesia harus mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau, melalui semua jalur yaitu diplomasi, keamanan, pertahanan, dan pengelolaan ekonomi.
Pemerintah Indonesia diimbau membentuk tim khusus untuk mencari benda-benda bersejarah kekayaan Nusantara yang tersimpan di sejumlah museum di luar negeri. Koleksi-koleksi museum di luar negeri itu harus diupayakan bisa kembali ke Tanah Air.
Satu diantara Anggota Tim Perbatasan DPR RI, Alifuddin mendukung penuh agar pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang menganggu kedaulatan Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jum’at, 03/01/2020, meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam membangun Sistem Inspeksi Maritim Nasional (Marine Surveillance System).
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang menimpa beberapa daerah khususnya di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan di wilayah-wilayah lain.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menggelar reses di beberapa titik di Dapil Jawa Tengah IX. Di Kota Tegal, reses digelar di Aula Azzurofah, Jalan Kauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dihadiri 110 peserta, Senin 30/12/2019.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya mendukung dibentuknya panitia khusus terkait kasus Jiwasraya.
Pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) sebaiknya tidak menjadikan euforia di masyarakat. Pemerintah juga harus fokus dalam pemindahan IKN dan menjalankan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat Kaltim.