Kab. Wajo (16/01) — Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, kecewa karena masih banyak petani yang tidak mendapatkan subsidi pupuk. Dia menerangkan, selama kunjungan kerja reses sepanjang Desember-Januari ini, petani masih banyak yang menjerit lantaran tidak mendapat pasokan pupuk sebagaimana mestinya.

“Dalam kunjungan kerja kami, utamanya di Kabupaten Bone dan Wajo, yang banyak dikeluhkan ini terkait masalah distribusi pupuk. Saat dibutuhkan, itu barangnya tidak ada padahal pupuknya ini sudah mau digunakan. Banyak kelompok petani juga yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi,” kata Akmal, Senin (13/1)

Hasil investigasinya, politisi senior PKS ini menemukan banyak masalah didistribusi pupuk ini karena lemahnya pengawasan, utamanya dari pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Holding Pupuk Indonesia. Pupuk yang harusnya dialokasikan untuk petani tanaman pangan, malah dialokasikan untuk tanaman perkebunan.

“Jadi banyak permainan di pupuk ini terutama distributor dan pengecer karena kurangnya pengawasan. Di sini Kementan dan PT Pupuk, pemerintah daerah kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pupuk ini sehingga banyak salah sasaran,” katanya.

Dia menduga, permainan ini sebagai akibat dari murahnya pupuk subdisi bagi petani. Pupuk yang harusnya dijual ke petani karena margin untungnya lebih mahal, maka dijual ke pihak lain dengan harga normal.

“Jadi pupuk ini malah buat perkebunan dan juga tambak karena yang mereka gunakan itukan bukan subisidi. Karena beda selisih harga, ini jadi menggiurkan bagi distributor dan pengecer tapi kan harusnya pemerintah bisa lebih lebih tegas karena ini kan gunakan subsidi yang sangat besar,” jelas dia.

Akibat kelakuan para distributor dan pengecer pupuk ini, banyak petani menjerit karena terjadi kelangkaan pupuk. Dia berjanji akan menindaklanjuti jeritan petani ini ke mitra kerja terkait.

“Ini kami akan minta penjelasan kepada Menteri Pertanian dan dan PT Pupuk  karena Bone dan Wajo ini jangan sampai menjadi masalah terus-menerus,” tegasnya.