Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyatakan bahwa Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bertindak tidak tepat, karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III mandiri (untuk orang miskin dan tidak mampu-red) per 1 Januari 2020 di tengah memburuknya ekonomi rakyat.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak kompromi dengan China terkait kedaulatan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun China telah menanamkan investasinya di Indonesia, Pemerintah tetap diminta tegas jika berurusan dengan kedaulatan wilayah Tanah Air.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghilangkan pendidikan non formal (PNF) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar hingga tuntas kasus suap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait proses PAW anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung peningkatan anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), khususnya Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC).
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati turut mengapreasiasi kinerja BPK yang menyampaikan temuan-temuan tersebut. Berdasar pada permintaan Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPRXI/2019 tertanggal 20 November 2019, BPK didorong untuk melakukan PDTT lanjutan yang nantinya akan membantu dalam proses penyelidikan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menyatakan akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
PKS menilai Jokowi bertekad mengerdilkan KPK lewat perpres tersebut. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid cemas independensi KPK dipasung.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait dengan pembenahan sarana prasarana (sarpras) pendidikan. Keberadaan sarpras pendidikan yang baik dinilai sebagai salah satu penunjang terciptanya proses belajar bermutu.
DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvenstigasi skandal perusahaan asuransi Jiwasraya. Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati berharap agar Pansus tidak ditunggangi oleh para pelaku skandal Jiwasraya.