Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai Pemerintah terlalu banyak mengeluarkan aturan penanganan covid-19. Padahal hampir semua aturan dari pusat hingga daerah tersebut bersifat imbauan.
Politisi senior Parrtai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah mengkritisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena terlalu banyak mengeluarkan dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19) yang sudah melanda hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta kebijakan stimulus anggaran tahap tiga yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak wabah akibat virus corona harus menjangkau pekerja lapis bawah. Pekerja lapis bawah ini baik formal maupun informal termasuk di sektor pariwisata.
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati memberikan sejumlah catatan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona. Menurut dia, Perppu itu harus dibaca secara cermat dan hati-hati.
Rencana pemerintah memberlakukan darurat sipil guna menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia terus mendapatkan kritikan. Kali ini, kritikan dari anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati.
Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah untuk menjamin keamanan dan kelancaran bagi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 (XX) di Papua pada oktober tahun ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi melontarkan sindiran pedasnya, terkait rencana pemerintah yang akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha juga masyarakat, guna membantu penanganan virus corona atau Covid-19. Kata dia, pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau NGO yang membuka donasi dari masyarkat.
Lockdown dianggap mampu menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus. Salah satu pihak yang menyuarakan usulan itu adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, Presiden Jokowi harusnya menerapkan lockdown.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritik keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM yang nilai kreditnya di bawah Rp10 miliar hingga melarang perbankan atau industri keuangan nonbank menggunakan jasa debt collector.
Cegah peredaran virus corona, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, membagikan masker kepada petugas medis RSIA Azzahra.