Penumpukan penumpang yang sempat terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta tanpa mengindahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai kecaman dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Nasir Djamil.
Panen raya baru saja berlalu, tetapi harga beras dipasaran mulai tidak stabil, demi menjaga harga beras para petani tetap tinggi, Dimyati Natakusumah anggota DPR RI Dapil Pandeglang – Lebak Fraksi PKS memborong 11 ton beras dari Poktan Barokah di wilayah kecamatan pagelaran, Rabu (13/05).
Jakarta (06/05) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Desease-2019) menjadi UU. Anggota Fraksi PKS DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa Perppu tersebut berpotensi melanggar Konstitusi disebabkan beberapa pasal
Sikap pemerintah atas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang merevisi pasal-pasal substantif dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikritik oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang menggunakan media Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk belajar dari rumah siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas meminta Badan Legislasi DPR RI menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab RUU kontroversial itu dinilai bukan menjadi prioritas saat pandemik virus corona. Begitu disampaikan anggota Fraksi PKS, Adang Daradjatun saat Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah, Selasa (14/4).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan langkah ini tepat di tengah pendemi corona. Namun, dalam catatannya sejumlah media pembelajaran bagi jenjang SMK hingga bangku perkuliahan belum terakomodir di TVRI.
Penyebaran virus corona (Covid-19) semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Sampai dengan 10 April 2020 atau sebulan lebih seminggu setelah kasus pertama diumumkan Presiden, jumlah yang positif terpapar dalam data yang dirilis Gugus Tugas Covid-19 telah mencapai angka 3.512 kasus.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyarankan Pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi dunia Industri dan pelaku UMKM ditengah wabah virus Corona (Covid-19).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan aspirasi WNI korban COVID-19 di luar negeri kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Sosial (Mensos).