Begini Sorotan DPR atas Permasalahan Sektor Asuransi
Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS Anis Byarwati yang mengawasi sektor keuangan menyampaikan penetrasi asuransi di Indonesia pada 2021 baru mencapai 3,18 persen.
Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS Anis Byarwati yang mengawasi sektor keuangan menyampaikan penetrasi asuransi di Indonesia pada 2021 baru mencapai 3,18 persen.
Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS Anis Byarwati menyampaikan bahwa RUU P2SK disusun dengan menggunakan metode omnibus. Dengan demikian, RUU ini akan menjadi omnibus law kedua pasca DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU.
Bertepatan dengan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap 12 Oktober, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan meluncurkan tiga museum yang baru didirikan yaitu Museum Batik Indonesia di Jakarta, Museum Semedo di Tegal, dan Museum Song Terus di Pacitan.
Hal itu disampaikan Dimyati Natakusumah selaku Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lebak-Pandeglang dalam acara Pelantikan Pengurus APDESI Kabupaten Pandeglang, Rabu (12/10/2022) di pendopo setempat.
Anggota Banggar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal, menilai pembiayaan utang Rp 696,32 triliun terlalu tinggi. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, beban belanja APBN di masa yang akan datang akan meningkat.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti soal Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah gamang dan setengah hati dalam merancang Undang-undang Perampasan Aset.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Diah Nurwitasari dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak transparan dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, kembali menegaskan kepada pelaku usaha untuk mempatenkan nama usahanya (merk), agar terakses oleh lembaga perbankan untuk mendapatkan modal.
Awalnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyinggung insiden kebocoran 1,3 miliar data SIM card sambil menyoroti sikap Kominfo dan berbagai pihak yang ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran dan saling menyalahkan.