FPKS DPR RI menerima audiensi dari Barisan Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi terkait banyak krisis multidimensi dan persoalan bangsa yang tidak diselesaikan Pemerintah di Ruang Meeting FPKS DPR RI, Senayan, pada 17 Januari 2023.
Ketua FPKS DPR RI Dr Jazuli Juwaini, MA bersama Sekjen PKS Habib Aboe Bakar AlHabsyie, Wakil Ketua FPKS DPR RI Komjen (Pol) Adang Daradjatun dan Sekretaris FPKS DPR RI Ledia Hanifa menerima audiensi keluarga korban KM 50, para Ulama Habaib dan pengacaranya di ruang Pleno FPKS DPR RI, Senin, 16 Januari 2023.
Konferensi Pers Terkait ‘RUU Kesehatan ‘Hadir sebagai Narasumber: -Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amaliah -Perwakilan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) -Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) -Ikatan Bidang Indonesia (IBI) -Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan -Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). -Perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Jakarta (12/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto dan Nevi Zuairina, menerima aspirasi dari Serikat Pekerja PLN terkait berbagai kebijakan Pemerintah tentang PLN yang bertentangan dengan Serikat Pekerja, di Ruang Rapat Fraksi PKS, Kamis, (12/01).
Menindaklanjuti press release 3 Januari 2023 dan pertemuan Dharmawangsa 8 Januari 2023, sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan Press Conference.
Anis Byarwati Menerima Penghargaan Sebagai Anggota Kehormatan oleh IROPIN (Ikatan Profesi Optometris Indonesia)
Fraksi PKS Mengadakan Rapat Pleno sebagai wujud nyata koordinasi, pengarahan, pembinaan, perencanaan, monitoring serta evaluasi atas segala program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama.
Jakarta (10/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dan Abdul Fikri Faqih, menerima kunjungan aspirasi dari sejumlah Fraksi DPRD Kota Malang di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, pada Selasa (10/01).
Jakarta, 06-01-2023 Para Instruktur senam dari Kabupaten Bandung Berkunjung ke DPR RI bersama Anggota Komisi VII FPKS DPR RI Diah Nurwitasari
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selalu menuai polemik sampai sekarang, berikut adalah jejak kelam UU Cipta Kerja : Alkisah 1. Bentuk UU Cipta Kerja yang bermasalah (5 Oktober 2020) 2. Jokowi menantang masyarakat sipil untuk Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK (9 Oktober 2020) Hasilnya: -MK nyatakan status UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional