Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PKS TOLAK KEBIJAKAN YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT!

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

🔶 Mei 2020🔶
Fraksi PKS DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Perpres 82 Tahun 2018
Kelas 1: Rp 80 ribu
Kelas 2: Rp 51 ribu
Kelas 3: Rp. 25.500.

Perpres Nomor 64 Tahun 2020
Kelas 1: Rp 150 ribu (berlaku Juli 2020)
Kelas 2: Rp 100 ribu (berlaku Juli 2020)
Kelas 3: Rp 35 ribu (berlaku Januari 2021)

🔶 September 2020 🔶
Fraksi PKS DPR RI menolak kenaikan bea meterai dari Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi satu tarif Rp10.000.

🔶 Februari 2021 🔶
PKS Tolak PMN untuk Jiwasraya via IFG Life 20 triliun.

🔶 April 2022 🔶
Fraksi PKS menolak kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12% berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. PKS juga mendorong agar tarif Pajak Pertambahan Nilai setinggi-tingginya tetap 10% (sepuluh persen).

🔶 Juli 2022 🔶
1) Fraksi PKS menolak keputusan PT Pertamina (Persero) per 10 Juli 2022 yang menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas atau LPG berukuran 5,5 kilogram (kg) atau bright gas dan juga 12 kg. Harga LPG 5,5 kg naik menjadi Rp 100.000 – Rp 127.000 per tabung. Sedangkan untuk LPG 12 kg rata-rata harganya mencapai Rp 213.000 – Rp 270.000 per tabung dilihat berdasarkan wilayahnya.

2) PKS Tolak PMN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

🔶 September 2022🔶
Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September.

• Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.
• Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter

🔶 Januari 2023🔶
1) Fraksi PKS menolak rencana kenaikan tarif jalan tol karena akan memberatkan masyarakat yang belum sepenuhnya lepas dari dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah berencana menyesuaikan tarif 15 ruas jalan tol di awal tahun.
2) F-PKS Tolak Impor Beras Pemerintah 500.000 ton saat produksi beras petani lokal surplus

🔶 Februari 2023🔶
Fraksi PKS menolak penetapan biaya haji 2023 atau ONH 2023 yang disepakati pemerintah dan DPR. Salah satunya karena memberatkan masyarakat.
• Bipih 2022: 39,8 juta rupiah
• Bipih 2023: 49,8 juta rupiah