Jakarta (21/11) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalal Abdul Nasir, mendorong pemerintah memperkuat perlindungan anak di bawah usia 16 tahun dari paparan konten digital yang berpotensi membahayakan perkembangan mereka. Ia menilai penguatan regulasi harus disertai implementasi dan pengawasan yang efektif agar anak-anak dapat mengakses ruang digital secara lebih aman dan sesuai dengan usia mereka.
Hal tersebut disampaikan Jalal dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Jalal mengungkapkan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu aspirasi yang diterimanya ketika melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap kemudahan akses anak-anak pada berbagai konten yang belum sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka.
“Saya baru hadir di dapil, memang ada keluhan tentang bagaimana konten-konten untuk anak-anak di bawah 16 tahun ini bisa mendapat perlindungan dari pemerintah,” ujar legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII tersebut.
Menurut Jalal, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari kementerian dan lembaga terkait. Perkembangan platform digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang mampu mencegah anak-anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan pendidikan mereka.
Urgensi perlindungan tersebut semakin terlihat dari tingginya jumlah konten eksploitasi seksual anak yang ditemukan di ruang digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebanyak 26.869 konten pornografi anak telah ditangani sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan pemerintah dalam menghadapi penyebaran materi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak-anak.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam keterangan yang dikutip Kamis (19/11/2026), menegaskan bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak dapat berhenti pada penghapusan konten. Upaya tersebut juga harus mencakup pelacakan pelaku, pengungkapan jaringan distribusi, serta perlindungan terhadap korban.
Selain melalui media sosial dan aplikasi percakapan, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan konten digital. Teknologi tersebut dapat disalahgunakan untuk menghasilkan materi seksual berbasis karakter atau objek digital sehingga membutuhkan kemampuan deteksi dan pengawasan yang semakin adaptif.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan pembatasan akses terhadap konten berbahaya. Diperlukan langkah pencegahan, pengawasan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memproduksi dan menyebarluaskan materi ilegal di ruang digital.
Sejalan dengan persoalan tersebut, Jalal menekankan bahwa penguatan perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui penyusunan regulasi semata, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan ketentuan perlindungan anak benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan nanti kementerian terkait juga bisa memperkuat ini, baik RUU-nya maupun pelaksanaannya, agar konten-konten yang memang belum saatnya atau berpotensi merusak untuk anak didik kita bisa dicegah lebih dini,” tegasnya.
Perhatian terhadap perlindungan anak di ruang digital tersebut sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaannya, termasuk pengaturan penundaan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi.
Oleh karena itu, penguatan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan aktif penyelenggara platform digital, termasuk peningkatan investasi dalam teknologi moderasi konten, percepatan penanganan laporan masyarakat, serta pencegahan penyebaran materi ilegal. Koordinasi antara Komdigi, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak juga menjadi bagian penting agar penanganan tidak berhenti pada pemblokiran konten, tetapi dapat menjangkau pelaku dan jaringan penyebarannya.