Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Saadiah Uluputty Masuk Pansus RUU Daerah Kepulauan, Perjuangkan Keadilan Fiskal dan Pembangunan untuk Maluku

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (18/11) — Perjuangan menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat wilayah kepulauan terus menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty. Terbaru, Saadiah mendapatkan penugasan dari Fraksi PKS untuk bergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, menggantikan Ahmad Heryawan.
Penugasan tersebut diterima Saadiah sehari setelah Rapat Paripurna DPR RI. Sebagai tindak lanjut, pada Rabu (18/11/2026), Saadiah langsung menghadiri rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Daerah Kepulauan.
Rapat yang berlangsung di lingkungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Mercy Barends.
Dalam pengantarnya, Ketua Pansus menyampaikan bahwa terdapat 305 DIM dari DPD RI, 900 DIM dari DPR RI, serta 2.950 usulan yang akan menjadi bahan pembahasan. Seluruh masukan dari masing-masing fraksi selanjutnya akan dikompilasi dan diharmonisasi oleh Badan Keahlian DPR RI untuk kemudian dibahas lebih mendalam melalui Pansus dan Panitia Kerja (Panja).
Pembahasan tersebut ditargetkan berlangsung sebelum 25 November 2026, sebagaimana jadwal yang telah disepakati untuk melaksanakan rapat bersama pemerintah dan DPD RI.
Bagi Saadiah, keterlibatannya dalam Pansus RUU Daerah Kepulauan merupakan amanah sekaligus kesempatan strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku dan seluruh wilayah kepulauan di Indonesia.
Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan bukan sekadar regulasi administratif, melainkan instrumen penting untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan geografis, keterbatasan konektivitas, serta tingginya biaya pelayanan publik dan distribusi logistik.
“RUU Daerah Kepulauan memiliki arti yang sangat strategis, terutama bagi Maluku dan wilayah Indonesia Timur. Kita ingin memastikan bahwa negara melihat Indonesia secara utuh, bukan hanya dari luas daratan, tetapi juga dari bentang laut, pulau-pulau, dan masyarakat yang hidup di dalamnya,” ungkap Saadiah.
Perjuangkan Keadilan Fiskal bagi Daerah Kepulauan
Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian Saadiah adalah terwujudnya keadilan fiskal bagi daerah kepulauan.
Selama ini, karakteristik geografis dan luas wilayah laut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pengalokasian anggaran. Padahal, pemerintah daerah kepulauan membutuhkan biaya lebih besar untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di pulau-pulau, membangun infrastruktur, serta menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Karena itu, skema Dana Khusus Kepulauan, termasuk pendekatan equalization spending dan productive spending, perlu diperjuangkan agar daerah kepulauan memperoleh dukungan anggaran yang lebih adil dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Konektivitas Antarpulau dan Pemerataan Ekonomi
Selain keadilan fiskal, Saadiah juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antarpulau. Persoalan transportasi laut, mahalnya biaya distribusi barang, serta keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan, termasuk Maluku.
Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan harus mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan konektivitas laut dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat ekonomi dapat semakin mudah dan terjangkau.
Mendorong Ekonomi Biru dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Saadiah juga memandang RUU ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru (blue economy).
Sebagai provinsi yang memiliki wilayah laut sangat luas, Maluku menyimpan potensi besar di sektor perikanan, kelautan, budi daya rumput laut, hingga berbagai sumber daya maritim lainnya.
Potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Daerah kepulauan tidak boleh hanya menjadi wilayah penghasil sumber daya alam, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Suara Masyarakat Pulau Harus Hadir dalam Undang-Undang
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, dan daerah terpencil ke dalam pembahasan RUU tersebut.
Baginya, persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, bukan sekadar menjadi catatan dalam forum rapat.
“Keberadaan saya di Pansus ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Maluku dan wilayah kepulauan lainnya benar-benar terakomodasi. Kita ingin ada kebijakan yang memberikan keberpihakan nyata sehingga masyarakat di pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan pesisir juga mendapatkan hak pembangunan yang setara,” tegasnya.
Saadiah berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat berjalan dengan baik, mengakomodasi berbagai masukan, serta menghasilkan regulasi yang kuat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar amanah yang diberikan melalui penugasan Fraksi PKS ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
“Ini adalah ikhtiar panjang untuk menghadirkan negara secara nyata di wilayah kepulauan. Semoga seluruh proses perjuangan ini mendapatkan keberkahan dan rida Allah SWT, serta RUU Daerah Kepulauan dapat segera ditetapkan menjadi undang-undang,” tutup Saadiah.