Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Yanuar Arif Wibowo Desak Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Dinas Bupati Kupang

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mengecam keras dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan objektif, tanpa terpengaruh kedudukan maupun kekuasaan pihak yang diduga terlibat.

“Tentu ini sebuah tindakan yang biadab. Ini harus diusut tuntas karena kejahatan kepada perempuan ini sebuah penistaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia,” tegas Yanuar dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum yang jujur dan terbuka untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. Menurutnya, dugaan keterlibatan seorang pejabat publik tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat dalam mengungkap fakta dan memproses perkara sesuai ketentuan hukum.

“Saya meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak dan melaksanakan penegakan hukum seterang-terangnya, sejujur-jujurnya,” ujarnya.

Selain mendesak kepolisian, Yanuar turut meminta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan investigasi lebih mendalam terhadap kasus tersebut. Ia menilai keterlibatan lembaga independen penting untuk memastikan penanganan perkara memberikan perhatian serius terhadap hak dan kepentingan korban.

Yanuar juga secara khusus menyoroti potensi ketimpangan relasi kuasa antara pihak terlapor yang merupakan pejabat publik dan korban. Karena itu, ia meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan pendampingan serta perlindungan agar korban dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan maupun intimidasi.

“Tentu relasi kuasa ini harus menjadi perhatian dan saya minta kepada jajaran komisioner LPSK untuk bisa mendampingi dan melakukan perlindungan terhadap korban,” pungkasnya.