Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Fraksi PKS Setujui RUU Perampasan Aset, Nasir Djamil: Penantian 18 Tahun Segera Berakhir

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (18/11) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam menjawab penantian panjang masyarakat terhadap regulasi yang diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Sikap tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah terkait pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” tegas Nasir.

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut mengingatkan bahwa perjalanan pembentukan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak 2008 dan sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2015–2019. Menurutnya, kemajuan pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian masyarakat yang telah berlangsung sekitar 18 tahun.

Nasir juga mengapresiasi komitmen pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan lainnya, yang sebelumnya menyampaikan kesanggupan menyelesaikan pembahasan RUU tersebut paling lambat pertengahan Desember 2026. Ia menilai percepatan penyelesaian di tingkat I menunjukkan keseriusan DPR dalam menindaklanjuti aspirasi publik.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.

Menurutnya, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian proses legislasi hingga pengesahan, sehingga harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasir menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan, baik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun kunjungan kerja Komisi III DPR RI. Ia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang terus mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut.

“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” katanya.

Nasir berharap penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi capaian legislasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan penegakan hukum dan keadilan.

“Dengan demikian, pandangan Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,” pungkas Nasir.