Jakarta (18/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan perhatian terhadap wacana pemanfaatan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera merupakan kebijakan yang penting dan harus didukung. Namun, pelaksanaannya perlu direncanakan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya terhadap kelestarian lingkungan.
Menurut HNW, pemerintah tidak seharusnya melihat pembangunan sekolah dan pelestarian hutan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin masa depan generasi mendatang. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang layak, tetapi mereka juga membutuhkan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang.
“Mencerdaskan anak bangsa adalah kewajiban negara. Namun, jangan sampai untuk membangun sekolah kita justru mengurangi ruang hijau yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan dan lingkungan bukan dua hal yang harus dipilih salah satunya. Keduanya harus dijaga dan diwujudkan secara bersamaan,” ujar HNW.
HNW mengingatkan bahwa Hutan Kota UI bukan sekadar lahan terbuka yang belum dimanfaatkan. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang penting, antara lain menyerap air hujan, menjaga kualitas udara, mengurangi suhu lingkungan, serta menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Kawasan itu juga memiliki nilai akademis sebagai laboratorium alam dan sarana pembelajaran lingkungan bagi mahasiswa maupun masyarakat.
Karena itu, menurut HNW, pemanfaatan kawasan di sekitar hutan kota harus memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh. Persoalannya bukan hanya apakah bangunan sekolah berdiri di dalam atau di luar batas kawasan hutan, tetapi juga apakah pembangunan tersebut berpotensi mengurangi daerah resapan air, mengganggu ekosistem, atau mengubah fungsi lingkungan di sekitarnya.
“Jangan hanya melihat batas administrasi atau batas lahan pembangunan. Kita juga harus melihat dampak ekologisnya. Bangunan yang berada di luar kawasan hutan sekalipun tetap perlu dikaji apabila pembangunan dan aktivitasnya berpotensi mengganggu fungsi lingkungan di sekitarnya. Jadi, yang harus dijaga bukan hanya status lahannya, tetapi juga keberlanjutan fungsi ekologisnya,” jelasnya.
HNW juga menyoroti adanya perbedaan informasi mengenai rencana penggunaan sekitar delapan hektare lahan di kawasan UI. Setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut, muncul klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan pihak Universitas Indonesia terkait lokasi yang dimaksud. Menteri Sosial kemudian menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak dilakukan di dalam kawasan Hutan Kota UI, melainkan di lahan yang berhimpitan dengan kawasan tersebut.
Menurut HNW, perbedaan informasi ini perlu segera diselesaikan melalui penjelasan resmi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak UI perlu menjelaskan secara jelas batas lahan, status kepemilikan dan peruntukannya, serta dampak pembangunan terhadap kawasan hutan kota.
“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Harus ada kejelasan mengenai lokasi dan status lahannya. Yang paling penting, perlu ada jaminan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak menyebabkan berkurangnya luas Hutan Kota UI maupun terganggunya fungsi ekologis kawasan tersebut,” tegas HNW.
Lebih lanjut, HNW menilai bahwa sebelum menetapkan lokasi pembangunan, pemerintah perlu melakukan kajian yang menyeluruh. Kajian tersebut setidaknya mencakup kesesuaian tata ruang, status dan fungsi lahan, dampak lingkungan, kebutuhan infrastruktur, serta manfaat dan biaya pembangunan dalam jangka panjang.
Ia juga mendorong agar Kementerian Sosial tidak terpaku pada satu pilihan lokasi. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, menjajaki kerja sama dengan sekolah swasta yang masih memiliki kapasitas, atau mengembangkan fasilitas pendidikan yang sudah tersedia melalui renovasi dan penambahan sarana.
“Kalau tujuan kita memperluas akses pendidikan, tentu pilihan solusinya tidak harus selalu membangun gedung baru di atas lahan yang memiliki fungsi lingkungan penting. Pemerintah perlu membandingkan beberapa alternatif lokasi berdasarkan kebutuhan, kelayakan, biaya, dan dampaknya. Dengan begitu, tujuan Sekolah Rakyat tetap tercapai tanpa harus menimbulkan persoalan lingkungan,” ungkapnya.
HNW juga mengingatkan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang berhasil dibangun atau jumlah sekolah yang diresmikan. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari seberapa besar program tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengubah masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menurutnya, anggaran negara perlu diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memastikan tersedianya guru yang berkualitas, proses pembelajaran yang baik, pendampingan siswa, fasilitas pendidikan yang memadai, serta pembiayaan operasional yang berkelanjutan.
“Jangan sampai perhatian kita terlalu besar pada pembangunan gedung, tetapi kurang memperhatikan kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program. Anak-anak membutuhkan guru yang baik, pendampingan, fasilitas yang memadai, dan lingkungan belajar yang mendukung. Itulah yang harus menjadi ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, HNW mendorong agar setiap rencana pembangunan Sekolah Rakyat didasarkan pada kajian kebutuhan dan kelayakan yang objektif, termasuk pertimbangan efisiensi anggaran serta dampak sosial dan lingkungan. Ia juga meminta agar sivitas akademika UI, termasuk para ahli lingkungan dan unsur kelembagaan universitas, dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Menurut HNW, keterlibatan para akademisi penting agar keputusan pemerintah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis pembangunan, tetapi juga memperhitungkan aspek ilmiah dan kepentingan publik dalam jangka panjang.
“Program Sekolah Rakyat harus kita dukung karena menyangkut masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tetapi dukungan terhadap tujuannya tidak berarti semua pilihan cara dan lokasinya harus diterima tanpa kajian. Justru karena program ini penting, perencanaannya harus matang, transparan, dan mempertimbangkan berbagai alternatif,” tambahnya.
HNW berharap polemik ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Pembangunan yang berhasil bukan hanya pembangunan yang menghasilkan gedung dan fasilitas baru, melainkan juga yang mampu menjaga sumber daya alam dan kualitas lingkungan bagi generasi berikutnya.
“Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan gedung sekolah baru, tetapi pada saat yang sama kehilangan lingkungan yang sehat untuk masa depan mereka. Kita ingin anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan pendidikan yang layak, sekaligus mewarisi lingkungan yang lestari. Mencerdaskan bangsa harus berjalan seiring dengan menjaga alam, bukan dengan mengorbankannya,” pungkas HNW.