Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Sukamta Dorong BSSN Susun Peta Ancaman Siber Nasional yang Dinamis dan Strategis

 

Jakarta (20/01) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menekankan pentingnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peta ancaman siber nasional yang eksplisit, dinamis, dan strategis, guna menghadapi meningkatnya jumlah serta kompleksitas serangan siber terhadap Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sukamta dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kepala BSSN yang

Netty Prasetiyani: Program MBG Harus Tepat Sasaran, Berkualitas, dan Dipercaya Publik

 

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar berdampak pada peningkatan status gizi anak Indonesia dan pencegahan stunting. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang

Jalal Abdul Nasir: Kajian Mahasiswa Penting untuk Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan

 

Jakarta (21/01) — Audiensi Komisi XII DPR RI dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan Senat Mahasiswa PTKIN se-Indonesia diselenggarakan pada Rabu, 21 Januari 2026, sebagai ruang penyerapan aspirasi terkait arah pengelolaan energi dan lingkungan nasional. “Silaturahim dan pertukaran gagasan ini sangat berharga untuk memperkuat fungsi pengawasan kami di Komisi XII, khususnya

Kurniasih Ajak Pemerintah Sempurnakan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan

 

Jakarta (21/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyambut baik inisiatif pemerintah dalam meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru non-ASN. Namun sebagai mitra strategis pemerintah di bidang pendidikan, ia mendorong agar skema insentif tersebut dapat disempurnakan demi mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih adil dan sejahtera. Kurniasih menyoroti dua poin krusial

Komisi I DPR: Penghancuran Markas UNRWA oleh Israel adalah Luka bagi Nurani Kemanusiaan

 

Jakarta (21/01) — Israel menghancurkan markas United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), atau Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, di Yerusalem pada 20 Januari 2026. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan tanggapan atas kejadian tersebut pada Rabu (21/1/2026) di Jakarta. “Penghancuran markas United Nations Relief and

Iqbal Romzi Minta Kesiapan Petugas Haji Diperkuat demi Layanan Jamaah yang Aman dan Prima

 

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait distribusi kartu Nusuk, penambahan petugas haji, serta perlindungan jamaah dan pembimbing ibadah. Hal tersebut disampaikan Iqbal dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Dewan Pengawas BPKH,

Idrus Salim Aljufri Ingatkan Risiko Capital Outflow dan Dorong Pengawasan Influencer Kripto

 

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti ketidakseimbangan antara lonjakan jumlah investor kripto dengan menurunnya nilai transaksi di bursa kripto domestik. Kondisi tersebut dinilainya sebagai sinyal kuat adanya risiko capital outflow yang dapat merugikan sistem keuangan nasional. Hal itu disampaikan Idrus dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR

Netty Prasetiyani Apresiasi Kenaikan Upah Minimum, Dorong Dialog dan Transparansi Perhitungan KHL

 

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2026 yang dinilainya memberikan harapan baru bagi para pekerja. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan, khususnya terkait kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL). Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Kerja

16 Tahun UU Cagar Budaya, DPR Soroti Belum Terbentuknya Badan Pengelola yang Picu Tumpang Tindih Kewenangan

 

Jakarta (21/01) — Kesemrawutan tata kelola situs sejarah dan cagar budaya di Indonesia dinilai sebagai akibat kelalaian pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terkait pembentukan Badan Pengelola yang hingga kini belum terealisasi. Ketiadaan lembaga terpadu tersebut menyebabkan tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan meminggirkan peran pemerintah daerah dalam merawat kekayaan

Berdialog dengan LAM Riau, Hendry Munief Terima Sejumlah Gagasan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

 

Jakarta (21/01) — Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendukung upaya anggota DPR RI Hendry Munief untuk memperkuat ekonomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat Riau di Senayan. Hal itu terungkap saat Hendry Munief berdiskusi dengan pengurus LAM Riau di Jakarta pada Selasa (20/1/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau Datuk