Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Rapat Kerja Bersama Kementerian Hukum, Meity Harap Pelayanan Hukum Merata hingga Pelosok Daerah

Rapat Kerja Bersama Kementerian Hukum, Meity Harap Pelayanan Hukum Merata hingga Pelosok Daerah

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menyampaikan pandangan dalam rapat kerja pembahasan RKA-K/L serta RKP Kementerian Hukum Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terkait laporan kementerian mengenai efektivitas pembangunan hukum nasional selama satu tahun. Hal tersebut mencakup

Nevi Zuairina: Keselamatan dan Kepastian Hukum 18 Nelayan Aceh Harus Menjadi Prioritas Diplomasi Pemerintah

Nevi Zuairina: Keselamatan dan Kepastian Hukum 18 Nelayan Aceh Harus Menjadi Prioritas Diplomasi Pemerintah

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih ditahannya 18 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Thailand. Nevi berharap para nelayan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal dari negara. “Kami memahami

Aher Terima Aspirasi Petani Aceh Timur, BAM DPR RI Siap Kawal Penyelesaian Konflik Lahan Puluhan Tahun

Aher Terima Aspirasi Petani Aceh Timur, BAM DPR RI Siap Kawal Penyelesaian Konflik Lahan Puluhan Tahun

 

Jakarta (10/06) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menerima aspirasi dari Serikat Petani Aceh Timur terkait konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat dan PT Bumi Flora. Aspirasi tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

 

Jakarta (10/06) — Komisi II DPR RI menegaskan keberpihakannya kepada pemerintah daerah dan jutaan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, sejumlah gubernur, dan Asosiasi Pemerintahan Daerah, Komisi II DPR RI menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang memastikan kebijakan penataan

Buka Forum Dialog Perdamaian Global, HNW Ajak Dunia Bangun Perdamaian Berkeadilan

Buka Forum Dialog Perdamaian Global, HNW Ajak Dunia Bangun Perdamaian Berkeadilan

 

Jakarta (10/06) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional untuk Peradaban, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan,

Hamid Noor Yasin Soroti Minimnya Anggaran Transmigrasi dan Dorong Fokus pada Kenaikan Status Desa

Hamid Noor Yasin Soroti Minimnya Anggaran Transmigrasi dan Dorong Fokus pada Kenaikan Status Desa

 

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program teknis transmigrasi serta mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar lebih berorientasi pada peningkatan status desa sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan Hamid dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Meitri Citra Wardani: Kenaikan Pertamax Harus Diantisipasi, Jangan Sampai Picu Kelangkaan BBM Subsidi

Meitri Citra Wardani: Kenaikan Pertamax Harus Diantisipasi, Jangan Sampai Picu Kelangkaan BBM Subsidi

 

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Meitri, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat

Sekjen PKS Dorong BI, Kemenkeu, dan OJK Satu Komando Hadapi Tekanan Rupiah

Sekjen PKS Dorong BI, Kemenkeu, dan OJK Satu Komando Hadapi Tekanan Rupiah

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global harus direspons melalui kebijakan yang terintegrasi lintas otoritas dan sektor. Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Pernyataan tersebut disampaikan

Ru’yat Desak Perbaikan Sistem Uji Kompetensi Dokter dan Penghapusan UKT Pasca-Koas

Ru’yat Desak Perbaikan Sistem Uji Kompetensi Dokter dan Penghapusan UKT Pasca-Koas

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pendidikan kedokteran nasional menyusul adanya aspirasi dari mahasiswa kedokteran terkait ancaman tidak lulus uji kompetensi serta beban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih dikenakan meski proses pendidikan telah selesai. Hal tersebut disampaikan Ru’yat dalam sesi PKS

Kenaikan HET Minyakita Harus Dikaji Matang, Askweni Minta Transparansi dan Perlindungan Konsumen

Kenaikan HET Minyakita Harus Dikaji Matang, Askweni Minta Transparansi dan Perlindungan Konsumen

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni, meminta pemerintah mengkaji secara cermat wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita agar tidak menambah beban masyarakat. Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap kebijakan terkait harga harus mempertimbangkan daya beli rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Askweni dalam