Kriminalisasi dan Perampasan Lahan Terus Terjadi, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan
Jakarta (22/01) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, melontarkan kritik keras terhadap lambannya negara mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Ia menilai mandeknya RUU tersebut selama lebih dari 15 tahun telah menjadikan masyarakat adat sebagai korban struktural, tanpa perlindungan hukum yang memadai atas tanah, ruang hidup, dan hak