Majalengka (11/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menjelaskan bahwa Rumah Makan Mimi Encas yang berada di Rumah Aspirasi Saung Nganteur Kahayang, Kabupaten Majalengka, merupakan bagian dari ikhtiar membangun kedekatan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui konsep “Makan Sepuasnya, Bayar Seikhlasnya”, rumah makan ini berupaya menghadirkan akses makan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang beragam.
Hal itu disampaikan Ateng saat menjadi narasumber Diskusi Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung bertajuk “Komunikasi Politik Simbolik Rumah Makan Mimi Encas dalam Menjejaring dan Merawat Konstituen” di Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ateng menjelaskan, Saung Nganteur Kahayang tidak hanya berfungsi sebagai rumah aspirasi rakyat, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, termasuk peternak melalui pengembangan budi daya Domba Garut. Kehadiran Rumah Makan Mimi Encas melengkapi fungsi tersebut sebagai ruang berkumpul, berbagi, dan berinteraksi dengan masyarakat.
“Bagi kami, Saung Nganteur Kahayang bukan sekadar tempat untuk menampung aspirasi. Kami ingin tempat ini juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari ruang kebersamaan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Rumah Makan Mimi Encas menjadi salah satu bagian dari ikhtiar tersebut,” ujar Ateng.
Rumah Makan Mimi Encas menerapkan konsep “Makan Sepuasnya, Bayar Seikhlasnya” yang terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari guru, anak-anak PAUD, kelompok pengajian, hingga masyarakat umum. Masyarakat dapat menikmati makanan dengan pembayaran sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing.
Menurut Ateng, gagasan tersebut berangkat dari keinginan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hubungan antara wakil rakyat dan konstituen tidak seharusnya terbatas pada momentum politik, tetapi perlu dirawat melalui interaksi, kepedulian, dan kegiatan yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Ateng menyebut kebutuhan beras rumah makan tersebut mencapai sekitar 150 kilogram per hari. Operasionalnya melibatkan relawan, sementara beras yang digunakan berasal dari sawah sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa rumah makan tersebut dirintis dengan modal awal Rp600 ribu.
Selain konsep pembayaran seikhlasnya, terdapat pula warung jujur yang mencantumkan harga makanan dan mengandalkan kejujuran pembeli dalam melakukan pembayaran. Sebagian hasil kegiatan juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, seperti membantu masjid dan anak yatim.
Bagi Ateng, praktik tersebut merupakan bagian dari upaya menumbuhkan kejujuran, gotong royong, dan kepedulian sosial. Ia berharap Saung Nganteur Kahayang dapat menjadi ruang yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan berbagai ikhtiar pemberdayaan yang bermanfaat bagi kehidupan warga.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Cecep Suryana, dosen Ilmu Komunikasi Politik, yang membahas aktivitas Rumah Makan Mimi Encas melalui perspektif komunikasi politik simbolik. Ia menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya berlangsung melalui pesan verbal atau alat peraga, tetapi juga melalui tindakan yang mencerminkan kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat.
Menurut Cecep, aktivitas sosial dapat menjadi simbol kehadiran figur politik di tengah kehidupan warga. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan dan transparansi tetap diperlukan agar kegiatan sosial tidak berhenti sebagai simbol, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Ateng, diskusi bersama mahasiswa menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus bertukar gagasan dengan kalangan akademisi mengenai hubungan antara komunikasi politik dan praktik sosial. Ia menilai perspektif ilmiah penting untuk memahami bagaimana kegiatan yang tumbuh dari masyarakat dapat membangun interaksi dan memperkuat kepedulian sosial.
Kegiatan yang dibuka oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Enjang AS, tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah program studi di lingkungan fakultas. Diskusi ini menjadi ruang pembelajaran untuk menghubungkan teori komunikasi politik