Karawang (13/10) — Kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani menjadi perhatian Jalal Abdul Nasir, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Fraksi PKS, dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 mengenai tata kelola pupuk bersubsidi menjadi fokus pembahasan. Penyempurnaan sistem pengadaan, produksi, hingga distribusi diharapkan mampu menjamin kebutuhan petani terpenuhi secara berkelanjutan.

Sebagai legislator PKS asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Jalal menaruh perhatian pada pentingnya kelancaran pasokan pupuk, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.

Ketersediaan bahan baku gas dan ketepatan pembayaran subsidi turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Koordinasi antarlembaga diharapkan semakin diperkuat agar proses produksi tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan hambatan pembiayaan bagi perusahaan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan dan penyaluran pupuk dinilai perlu terus dikembangkan. Melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, ketepatan sasaran penerima subsidi diharapkan semakin meningkat sekaligus memudahkan petani memperoleh kebutuhan produksinya.

Penguatan pengawasan juga diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat hingga tingkat desa. Dengan distribusi yang tertib, biaya usaha tani diharapkan lebih terkendali, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan keluarga petani semakin terjaga.

Melalui sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, Jalal berharap keberlanjutan produksi serta pemerataan akses pupuk bersubsidi dapat terus diperkuat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlangsungan pertanian di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.