Jakarta (13/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak PT PLN Batam dan PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh menyusul pemadaman listrik yang meluas di Batam dan wilayah sekitarnya pada hari ini. Ia meminta hasil investigasi disampaikan secara transparan serta kesiapan sistem cadangan kelistrikan diuji agar gangguan serupa tidak kembali menghambat aktivitas masyarakat.
Pemadaman yang dilaporkan terjadi sejak sekitar pukul 06.30 WIB itu berdampak luas terhadap kehidupan warga. Selain mengganggu pekerjaan dan aktivitas usaha, gangguan listrik turut memengaruhi operasional sejumlah instalasi pengolahan air sehingga distribusi air bersih ikut terganggu. PLN Batam menyatakan pemulihan dilakukan secara bertahap.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana langkah perbaikannya. Penjelasan itu harus didukung data dan diikuti langkah perbaikan yang terukur,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi keandalan sistem kelistrikan Batam secara menyeluruh. Terlebih, pemadaman luas pernah terjadi di Batam pada awal Januari 2023. Pengulangan gangguan berskala besar harus mendorong pemeriksaan terhadap pelaksanaan rekomendasi perbaikan sebelumnya, termasuk apakah langkah tersebut telah diuji dan terbukti meningkatkan ketahanan sistem.
Ia menegaskan bahwa investigasi teknis memang membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan perlu menelusuri urutan kejadian serta faktor yang menyebabkan dampak pemadaman meluas. Karena itu, penyebab pasti tidak boleh disimpulkan sebelum didukung bukti teknis yang memadai.
Namun, kebutuhan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh bukan alasan untuk membiarkan masyarakat tanpa informasi. PLN tetap perlu menyampaikan perkembangan yang telah terverifikasi sambil melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek yang belum dapat dipastikan.
“Saya meminta PLN menjelaskan apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa yang sedang dilakukan untuk menemukan akar masalahnya. Informasi awal dan kesimpulan akhir memang berbeda, tetapi perkembangan penanganan harus disampaikan secara berkala,” ujarnya.
Ia meminta PLN menetapkan jadwal penyampaian laporan awal dan hasil investigasi akhir. Pemeriksaan juga perlu ditelaah secara independen agar rekomendasi yang dihasilkan menjelaskan mengapa gangguan dapat meluas dan bagaimana risiko pengulangan dapat ditekan. Kementerian ESDM perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut perbaikan tersebut.
Ia turut mengapresiasi petugas yang bekerja memulihkan pasokan listrik di tengah gangguan. Berdasarkan pembaruan PLN Batam pada pukul 17.58 WIB, sejumlah wilayah mulai kembali mendapat pasokan, sementara pemulihan sistem masih berlangsung.
Selain transparansi investigasi, ia juga menyoroti kesiapan sistem cadangan kelistrikan. Ia meminta PLN menjelaskan kapasitas cadangan yang tersedia, kecepatan responsnya, serta hasil pengujian terakhir. Kapasitas pembangkit tambahan tidak otomatis menjamin pasokan tetap tersedia apabila jaringan penyalur atau komponen lain yang dibutuhkan ikut mengalami gangguan.
“Kalau cadangan dinyatakan tersedia, perlu dijelaskan berapa kapasitas yang bisa digunakan, seberapa cepat dapat merespons, dan bagaimana pasokan disalurkan ketika sistem utama terganggu,” jelasnya.
Ia menilai sistem kelistrikan tidak harus menggandakan seluruh pembangkit dan jaringan secara penuh untuk menghadapi setiap kemungkinan gangguan. Namun, desain keandalan harus memperhitungkan risiko dan dampak pemadaman.
Ia juga mendorong pengujian berkala terhadap kemampuan black start, yakni menghidupkan kembali pembangkit tanpa bergantung pada pasokan listrik dari jaringan yang sedang padam. Selain itu, PLN perlu mengkaji penggunaan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) dan jaringan lokal mandiri untuk mendukung layanan vital.
Menurutnya, ketahanan listrik harus dipandang sebagai bagian dari ketahanan pelayanan publik. Oleh karena itu, koordinasi antara PLN (Persero), BP Batam, pemerintah daerah, dan pengelola layanan vital perlu diperkuat.
Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan industri dan ekonomi digital harus diimbangi perencanaan pembangkitan serta jaringan yang memadai. Meski demikian, sektor atau kegiatan usaha tertentu tidak boleh langsung ditetapkan sebagai penyebab blackout sebelum hasil investigasi tersedia.
“PLN Batam dan PLN (Persero) perlu menyampaikan rencana perbaikan yang jelas, lengkap dengan target waktu dan hasil pengujian yang dapat dievaluasi. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar listrik kembali menyala, tetapi gangguan terkendali, pemulihan semakin baik, dan layanan vital tetap terlindungi. Warga Batam berhak memperoleh listrik yang andal dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.