Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

80 Persen Kebutuhan Susu Masih Impor, Nevi Zuairina Dorong Swasembada Susu Nasional lewat Penguatan Koperasi

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina dari Dapil Sumatera Barat II, menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor susu. Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukannya, produksi susu nasional saat ini disebut baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan, sementara 80 persen lainnya masih berasal dari impor. Hal tersebut disampaikan

Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Perkuat Integrasi Industri dan Ekonomi Daerah

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief dari Dapil Riau I, menyoroti potensi pengembangan kawasan industri terpadu sekaligus mendorong penguatan potensi pariwisata berbasis masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (29/09), di Gedung

Netty Dorong Perlindungan Pekerja Platform Digital Masuk UU Ketenagakerjaan

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani dari Dapil Jawa Barat VIII, mendorong agar perlindungan bagi pekerja sektor informal, khususnya pekerja platform digital, menjadi bagian dari pengaturan dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, perubahan pola kerja akibat perkembangan ekonomi digital membutuhkan payung hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi para pekerja. Hal

PKS Kawal Standar Pelayanan Jalan Tol, Abdul Hadi Tekankan Hak Masyarakat

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi dari Dapil NTB II, menyoroti masih adanya kesenjangan antara tarif yang dibayarkan masyarakat dengan kualitas pelayanan di sejumlah ruas jalan tol. Ia menegaskan, pengguna jalan tol memiliki hak untuk memperoleh layanan yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam

Ahmad Heryawan: UU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Pemerataan Lahan

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan dari Dapil Jawa Barat II, menyambut hadirnya Undang-Undang Reforma Agraria yang dinilainya dapat menjadi instrumen penting untuk menata pertanahan sekaligus mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-7 DPR RI Masa

Hotspot Karhutla Tembus 515 Titik, Johan Rosihan Desak Pencegahan dari Hulu

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan dari Dapil NTB I, menyoroti peningkatan signifikan titik panas (hotspot) yang terpantau dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh menurun, terlebih angka hotspot terus mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report

Ledia Hanifa Dukung Perluasan Akses Olahraga Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

 

Klaten (29/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, mendorong pemerintah memperluas akses olahraga yang inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menurutnya, olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara yang perlu didukung melalui kebijakan, fasilitas, tata kelola, hingga pengembangan sport science. Hal tersebut disampaikan Ledia saat membuka

Alqassam Soroti Akses Pasar UMKM, Dorong Masuk Rantai Industri

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menilai penguatan akses pasar harus menjadi arah utama kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Alqassam, langkah Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan memanfaatkan InaExport sebagai National Export Gateway dapat menjadi bagian penting dalam membuka akses

Kekeringan Landa Purwakarta, Jalal Ajak Masyarakat Jaga Sumber Air

 

Purwakarta (29/09) — Kepedulian terhadap lingkungan ditekankan Legislator PKS Jalal Abdul Nasir dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Purwakarta, Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga setempat. Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Purwakarta turut menjadi perhatian. Sebanyak 55 desa dan kelurahan di 15 kecamatan dilaporkan

Surahman Hidayat: Sertifikasi Halal Harus Jadi Jalan Naik Kelas UMKM, Bukan Sekadar Kewajiban Administratif

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surahman Hidayat, mengapresiasi langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mendorong sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Menurut Surahman, sertifikasi halal memiliki dimensi perlindungan konsumen sekaligus pemberdayaan ekonomi. Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk,