Jakarta (01/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menyayangkan lolosnya seorang pelaku dugaan kekerasan seksual di Surabaya ke luar negeri lewat Bandara Ngurah Rai, Bali, pada 5 Agustus lalu. Meity baru mengetahui perihal kasus ini setelah membaca berita di media daring. Ia berharap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi menyeluruh pada sistem pelayanan
Jakarta (01/09) — Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center pada 28 Agustus 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan untuk mendorong inovasi pelayanan dasar serta membantu mengatasi hambatan besar backlog rumah yang mencapai 30 juta unit
Jakarta (01/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan kemandirian energi berbasis kelapa sawit tidak cukup dicapai hanya dengan meningkatkan mandatori biodiesel. Menurutnya, Indonesia membutuhkan paradigma baru yang menghubungkan kepentingan energi, pangan, lingkungan, fiskal, teknologi, dan kesejahteraan petani dalam satu tata kelola sawit yang terintegrasi, transparan, dan dapat dievaluasi. Ateng menyebut
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ================================================================== Disampaikan oleh : dr. Gamal Nomor Anggota : A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota
Jakarta (31/08) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti masih terjadinya pungutan liar di lingkungan pendidikan berbagai jenjang. Hal ini menanggapi temuan Ombudsman RI yang melaporkan masih terjadi pungutan liar sebelum anak-anak masuk pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Temuan Ombudsman RI tersebut, menurut Kurniasih, harus menjadi perhatian serius
Jakarta (31/08) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang memberikan kepastian hukum terkait penetapan status bencana nasional. HNW juga menyampaikan penghargaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merespons putusan tersebut secara
Agam (31/08) — Anggota DPR RI Nevi Zuairina memberikan dukungan terhadap suksesnya kegiatan Lomba Senam Persahabatan Antar-Member Komunitas Senam Nusantara (KSN) Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, yang digelar untuk memeriahkan Kemerdekaan RI bulan Agustus di Kabupaten Agam. Kegiatan yang mempertemukan anggota KSN Agam dan Bukittinggi tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik
Jakarta (31/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mengapresiasi kerja keras Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membekuk kembali Bayu Wicaksono alias Encek, narapidana kasus narkoba yang kabur dari Rutan Klas II B Sukadana, Lampung Timur, pada 21 April 2024 lalu. Bayu ditangkap oleh otoritas keamanan Myanmar atas permintaan pemerintah RI di Tachilek, Myanmar,
Jakarta (31/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah menjadikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai instrumen utama untuk memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Perusahaan yang belum menjamin pemulihan lingkungan secara memadai tidak semestinya memperoleh keleluasaan untuk terus meningkatkan produksi. “Masalah kita bukan kekurangan aturan,
Bangka Belitung (31/08) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pandangan tersebut