Jakarta (10/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, dan keadilan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset, Senin (09/11/2026). Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya menyelesaikan 397 DIM yang telah diserahkan pemerintah.
Adang menilai RUU Perampasan Aset harus mampu memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.
“Pemberantasan tindak pidana memang harus dilakukan secara tegas. Namun, ketegasan tersebut tidak boleh mengesampingkan kepastian hukum, prinsip keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Jangan sampai upaya memberantas kejahatan justru melahirkan persoalan hukum yang baru,” tegas Adang.
Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Menurutnya, negara harus memberikan ruang pembelaan dan mekanisme keberatan yang adil bagi masyarakat yang memiliki kepentingan atas aset yang menjadi objek perampasan.
“Jangan sampai pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana justru kehilangan haknya karena tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mekanisme keberatan dan pembuktian harus diatur secara jelas agar tidak ada masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, Adang menekankan bahwa pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pembentukan badan khusus pengelola aset perlu disertai sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“Ketika negara diberikan kewenangan untuk merampas dan mengelola aset, maka tanggung jawab pengawasannya juga harus diperkuat. Pengelolaan aset harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru menjadi ruang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.
Adang turut mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan sebagai instrumen tekanan politik maupun alat pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum.
“Undang-undang ini harus menjadi instrumen penegakan hukum, bukan alat untuk menekan pihak tertentu atau kepentingan politik. Setiap kewenangan harus memiliki batas yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif,” tambahnya.
Melalui pembahasan DIM secara komprehensif, Komisi III DPR RI diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya efektif dalam memulihkan aset hasil tindak pidana, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.