Tangerang (10/11) — Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus, mengajak mahasiswa menyikapi isu LGBTQ secara kritis, beradab, dan berlandaskan Pancasila serta konstitusi. Ia menilai penguatan pendidikan karakter dan ketahanan keluarga sejalan dengan upaya pemerintah membangun generasi muda yang berakhlak.

“Indonesia adalah negara hukum yang berketuhanan. Pancasila dan konstitusi menjadi pijakan kita menyikapi perubahan zaman,” kata Habib Idrus dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Senin (09/11/2026).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten III itu mengatakan bahwa keterbukaan informasi membawa nilai-nilai global yang masuk ke ruang publik, termasuk kampanye terkait LGBTQ yang kerap mengatasnamakan hak asasi manusia. Menurut dia, hak dan kebebasan di Indonesia memiliki batas yang diatur konstitusi.

Habib Idrus merujuk Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal itu menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, dengan mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ia juga menyinggung sila pertama dan kedua Pancasila serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai rujukan nilai dan hukum.

Menurut dia, keluarga adalah sel terkecil negara sehingga ketahanannya menjadi fondasi menjaga nilai kebangsaan. Pendidikan karakter yang membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual perlu terus diperkuat di lingkungan keluarga, perguruan tinggi, dan pesantren.

Ia mengajak mahasiswa mengambil peran sebagai kekuatan moral bangsa. “Mari kita perkuat sinergi antara dunia akademik, masyarakat, dan pemerintah untuk menjaga etika kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Sarasehan dihadiri 150 mahasiswa dan dosen. Diskusi berlangsung interaktif, membahas tantangan demokrasi dan penegakan hukum di era keterbukaan informasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Tangerang Raya pada November 2026.