Jakarta (10/11) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat sipil terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR RI. BAM akan segera menyusun kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut sesuai ketentuan konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Aher, dalam sesi doorstop seusai RDPU BAM DPR RI bersama perwakilan peserta aksi unjuk rasa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota BAM DPR RI, Yanuar Arif Wibowo.

Aher menjelaskan, perwakilan masyarakat yang hadir menyampaikan desakan agar DPR segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden yang menjadi perhatian publik.

Menurutnya, BAM memiliki kewenangan untuk menampung aspirasi, melakukan pendalaman, dan menyampaikan kesimpulan politik hasil RDPU kepada pimpinan DPR RI.

“Bahkan itulah besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM, tapi urusan pimpinan dewan,” ujar Aher.

Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai jalur, baik BAM, fraksi-fraksi, maupun secara langsung kepada pimpinan DPR. Seluruh masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah kelembagaan berikutnya.

“Kalau masukan-masukan tersebut seluruhnya menyatakan hal yang sama, berarti kan semakin kuat. Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak memproses,” tegasnya.

Meski demikian, Aher menekankan bahwa tuntutan pemakzulan tidak dapat dijalankan di luar mekanisme konstitusional. Proses tersebut harus melalui tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari DPR, pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Komitmen kita pada konstitusi, kita tidak punya kebijakan pribadi, tapi ini urusannya menegakkan hukum,” ungkapnya.

Aher menegaskan bahwa apabila ditemukan persoalan terkait pemenuhan persyaratan seorang pejabat negara, penyelesaiannya harus ditempuh melalui prosedur hukum dan konstitusi, bukan melalui tindakan di luar ketentuan yang berlaku.

“Koreksinya pun koreksi konstitusional, bukan koreksi yang lain-lain,” pungkasnya.