Jakarta (09/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum, Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), serta Pengurus Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara (AMHTN-SI), Senin (09/11/2026). RDPU tersebut digelar untuk menyerap berbagai pandangan dan masukan guna mempertajam substansi RUU Perampasan Aset.
Adang memandang bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, kewenangan negara dalam melakukan penyitaan dan perampasan aset harus memiliki batasan hukum yang jelas serta didukung mekanisme pembuktian yang kuat.
“Jangan sampai semangat kita untuk memberantas tindak pidana justru mengabaikan hak-hak masyarakat. Perampasan aset harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat, prosedur yang jelas, dan prinsip keadilan. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang,” tegas Adang.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Menurutnya, undang-undang harus mampu membedakan secara tegas antara aset yang berasal dari tindak pidana dengan harta sah milik masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan kejahatan.
“Bagaimana jika aset yang disita ternyata merupakan milik pihak ketiga yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindak pidana? Ini harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai masyarakat yang tidak bersalah justru kehilangan hak atas harta bendanya,” ujarnya.
Terkait mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, Adang menilai pengaturannya harus disertai prinsip due process of law dan perlindungan HAM yang memadai. Setiap tindakan hukum harus memberikan kesempatan yang proporsional bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dan mempertahankan haknya.
Selain itu, Adang mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam penerapan undang-undang tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi bagian penting dari desain regulasi agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat pemerasan maupun politisasi hukum.
“Jangan sampai undang-undang yang bertujuan memberantas kejahatan justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Kita membutuhkan aturan yang tegas, tetapi juga sistem pengawasan yang kuat. Kewenangan yang besar harus diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Adang turut menekankan pentingnya tata kelola aset hasil rampasan yang transparan dan profesional. Aset yang berhasil dipulihkan negara harus dikelola secara akuntabel sehingga tidak menimbulkan persoalan baru maupun menjadi objek penyelewengan.
“Jangan hanya berbicara tentang bagaimana merampas aset, tetapi juga bagaimana aset tersebut dikelola setelah berada dalam penguasaan negara. Pengelolaannya harus transparan, profesional, dan dapat diawasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” tambahnya.
Melalui RDPU ini, Adang berharap berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan kalangan mahasiswa dapat menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RUU Perampasan Aset.
Ia menegaskan bahwa kualitas undang-undang tidak hanya diukur dari kemampuannya memberantas kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keadilan dan melindungi hak setiap warga negara.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan undang-undang yang kuat, melainkan undang-undang yang adil. Kita ingin aset hasil kejahatan dapat dipulihkan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat tetap terlindungi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat,” tutup Adang.