Jakarta (14/11) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menyambut positif dukungan 151 negara dalam pemungutan suara Komite Kedua Majelis Umum PBB pada 11 November 2026 terkait kedaulatan permanen rakyat Palestina atas sumber daya alam di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Sebanyak tujuh negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel, menolak, serta 11 negara abstain.
“Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina sangat luas. Namun, solidaritas tidak boleh berhenti pada pernyataan dan pemungutan suara. Harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan dan kemerdekaan Palestina,” ujar Sukamta.
Ia juga menyoroti kondisi kemanusiaan Gaza yang semakin berat. Berdasarkan laporan OCHA pada 13 November 2026, sekitar 46.000 keluarga terdampak banjir akibat hujan deras, lebih dari 40.000 tempat penampungan rusak, dan 42 persen jenis obat-obatan mengalami kekosongan stok.
Sementara itu, di Tepi Barat, OCHA mencatat 150 warga Palestina kehilangan tempat tinggal akibat penghancuran bangunan pada periode 3–9 November 2026. Terdapat pula 410 serangan pemukim terkait musim panen zaitun sejak 1 September hingga 9 November 2026.
“Situasi ini menuntut perhatian serius dunia internasional. Perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, pangan, air bersih, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi melalui PBB, OKI, dan forum internasional lainnya untuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil, memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan, memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina atas tanah dan sumber daya alamnya, serta memperkuat dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.
“Indonesia memiliki amanat konstitusi untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Dukungan 151 negara harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah konkret menuju Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat,” tutup Sukamta.