Jakarta (19/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, mendesak pemerintah memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Sumbawa, menyusul masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air minum. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan darurat ketika terjadi kekeringan.
Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Johan mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru yang diterimanya, sekitar 42 ribu warga Kabupaten Sumbawa terdampak kekeringan atau kesulitan memperoleh air minum, yang tersebar di 28 desa dan 14 kecamatan. Ia juga menyaksikan langsung protes masyarakat di Kecamatan Empang akibat tidak beroperasinya layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
“Ketika saya pulang tiga hari yang lalu, pada hari Ahad kemarin, saya menyaksikan langsung Bupati Sumbawa didemo oleh rakyatnya, tepatnya di Kecamatan Empang, di kampung saya, karena tidak beroperasinya PDAM setempat sehingga masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan air minumnya,” ujar Anggota DPR RI Dapil NTB I tersebut.
Selain Sumbawa, Johan menyoroti kondisi di Kabupaten Bima yang juga menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama berbagai pihak yang telah menyalurkan sekitar 1,88 juta liter air kepada masyarakat. Namun, menurutnya, distribusi air menggunakan mobil tangki tidak dapat terus-menerus dijadikan solusi utama.
“Kita tentu apresiasi itu. Pertanyaan dasarnya adalah sampai kapan masyarakat ini tergantung pada tangki air untuk mendapatkan kebutuhan air minum?” tegasnya.
Johan menilai krisis air bersih bukan semata-mata disebabkan oleh kekeringan, melainkan juga menunjukkan persoalan ketersediaan dan keandalan infrastruktur pelayanan dasar. Karena itu, ia berkomitmen mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melalui satuan kerja dan balai terkait di Pulau Sumbawa, untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan air bersih dan penguatan sistem penyediaan air minum.
“Krisis air bersih yang terjadi saat ini bukan saja soal kekeringan, tetapi juga soal ketersediaan dan keandalan infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan solusi jangka panjang melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur air minum yang mampu menjamin ketersediaan layanan secara berkesinambungan, bukan sekadar merespons keluhan ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan.
“Pemerintah jangan hanya hadir ketika terjadi kekeringan atau masyarakat sudah ribut, tetapi pemerintah harus hadir melalui infrastruktur yang handal dalam sistem air minum kita yang bagus, yang berkelanjutan,” pungkasnya.