Jakarta (19/11) — Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendorong restorasi arsip media baru untuk menjaga informasi nasional yang tersimpan dalam berbagai format digital. Arsip elektronik menghadapi risiko kerusakan perangkat, perubahan format, serangan siber, serta hilangnya konteks dan keaslian informasi.
ANRI perlu menetapkan standar preservasi, migrasi data, metadata, pencadangan, dan verifikasi autentisitas. Lembaga pemerintah, media, perguruan tinggi, serta komunitas perlu bekerja sama mengidentifikasi koleksi penting dan memastikan hak akses sesuai ketentuan.
Restorasi tidak hanya memindahkan berkas, tetapi juga menjaga keterbacaan serta hubungan antarinformasi. Perlindungan data pribadi dan hak cipta harus diperhatikan dalam penyimpanan maupun pemanfaatannya.
Upaya ini diharapkan mencegah hilangnya rekam jejak digital, mendukung penelitian dan akuntabilitas, serta memastikan generasi mendatang dapat mengakses sumber informasi nasional yang dapat dipercaya. Hasil pelaksanaan sebaiknya diumumkan secara teratur supaya publik dapat menilai kemajuan, hambatan, akuntabilitas, dan kebutuhan perbaikan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.
Menanggapi kebijakan ANRI tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mendorong restorasi arsip media baru sebagai upaya menjaga dan melestarikan informasi nasional yang tersimpan dalam berbagai format digital.
Restorasi arsip media baru merupakan kebutuhan strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Berbagai dokumen, rekaman audiovisual, publikasi elektronik, hingga informasi yang diproduksi melalui platform digital merupakan bagian penting dari memori kolektif dan perjalanan sejarah bangsa.
“Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen masa lalu. Arsip merupakan rekam jejak perjalanan bangsa, sumber pengetahuan, bukti pertanggungjawaban pemerintahan, sekaligus warisan informasi yang harus kita jaga untuk generasi mendatang,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa tantangan pelestarian arsip saat ini semakin kompleks. Berbeda dengan arsip konvensional, arsip digital menghadapi berbagai risiko, mulai dari kerusakan perangkat penyimpanan, perubahan teknologi dan format berkas, serangan siber, hingga hilangnya konteks dan keaslian informasi.
Oleh karena itu, ANRI perlu menyusun dan memperkuat standar nasional preservasi arsip digital yang mencakup migrasi data, pengelolaan metadata, sistem pencadangan berlapis, serta mekanisme verifikasi autentisitas arsip.
“Jangan sampai dokumen dan informasi penting bangsa justru hilang karena perangkat penyimpanannya rusak, formatnya tidak lagi dapat dibaca, atau sistem teknologinya sudah tidak kompatibel. Kita membutuhkan sistem preservasi yang berkelanjutan, bukan sekadar penyimpanan digital,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Selain itu, anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI ini menekankan bahwa restorasi arsip digital tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan memindahkan berkas dari satu media penyimpanan ke media lainnya.
Lebih dari itu, restorasi harus memastikan informasi tetap dapat dibaca, dipahami, diverifikasi, dan ditelusuri keterkaitannya dengan informasi lain. Dengan demikian, keaslian dan konteks arsip merupakan unsur penting yang harus dipertahankan.
Setiap proses pemulihan maupun migrasi data perlu memiliki dokumentasi yang jelas agar tidak mengubah substansi informasi maupun menghilangkan jejak historisnya.
Oleh karena itu, perlu didorong penguatan kolaborasi antara ANRI dengan kementerian dan lembaga pemerintah, institusi media, perguruan tinggi, serta komunitas pengelola arsip. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi koleksi digital yang memiliki nilai strategis, historis, ilmiah, dan kebudayaan bagi bangsa Indonesia.
Selain itu, dalam pelaksanaannya, perlindungan data pribadi, hak cipta, dan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik tetap perlu menjadi perhatian. Pengelolaan akses harus dilakukan secara proporsional sehingga kepentingan pelestarian dan penelitian dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak pemilik informasi maupun ketentuan hukum yang berlaku.
“Arsip harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, keterbukaan akses juga harus disertai perlindungan terhadap data pribadi dan penghormatan terhadap hak cipta. Di sinilah pentingnya tata kelola arsip digital yang profesional dan akuntabel,” ujar mantan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
Terakhir, anggota DPR RI Fraksi PKS periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menyoroti pentingnya transparansi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program restorasi arsip media baru.
ANRI perlu menyampaikan perkembangan program secara berkala, termasuk jumlah koleksi yang berhasil direstorasi, jenis arsip yang menjadi prioritas, tingkat keberhasilan pemulihan, kendala teknis, serta kebutuhan anggaran dan infrastruktur.
Dalam hal ini, publik perlu memperoleh informasi yang dapat diverifikasi agar dapat menilai kemajuan program sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan.
Oleh karena itu, diharapkan upaya restorasi arsip media baru dapat mencegah hilangnya rekam jejak digital nasional, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menyediakan sumber informasi yang autentik dan dapat dipercaya bagi kepentingan penelitian maupun pendidikan.
“Transparansi menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan arsip negara. Publik perlu mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih menjadi kendala, dan bagaimana langkah perbaikannya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan arsip nasional dapat terus diperkuat. Jangan sampai generasi mendatang kehilangan akses terhadap sejarah bangsanya hanya karena kita gagal merawat arsip digital hari ini. Menjaga arsip berarti menjaga ingatan kolektif, identitas, dan kesinambungan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, restorasi arsip media baru harus menjadi bagian penting dari pembangunan tata kelola informasi nasional,” tutup Kang Aher.