Jakarta (19/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Slamet, meminta PT Pertamina (Persero) dan Pertamina Patra Niaga menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, akses BBM dengan harga resmi merupakan kebutuhan mendasar agar pembangunan KNMP benar-benar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan. Slamet menilai pembangunan infrastruktur kampung nelayan tidak akan optimal apabila persoalan akses BBM bersubsidi masih membebani biaya operasional nelayan.
“Kampung nelayan yang dibangun megah tidak akan berarti jika nelayannya masih harus membeli solar dari pengecer dengan harga jauh di atas harga resmi. BBM merupakan salah satu komponen terbesar biaya melaut. Kalau Pertamina serius mendukung KNMP, SPBUN harus menjadi fasilitas wajib, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa biaya BBM dapat menyerap 40–70 persen biaya operasional nelayan kecil. Ketika harus membeli dari pengecer, nelayan menghadapi selisih harga sekitar Rp3.000–Rp4.000 per liter. Untuk perahu kecil yang menghabiskan 400 liter solar per bulan, tambahan beban tersebut bisa mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,6 juta. Padahal, biaya itu seharusnya dapat ditekan agar pendapatan keluarga nelayan meningkat.
Slamet juga menyoroti kesenjangan akses BBM bersubsidi. Survei DFW Indonesia mencatat 66,3 persen nelayan kecil belum memperoleh akses BBM subsidi, sementara hanya sekitar seperempat yang membeli melalui SPBUN. Di sisi lain, jumlah SPBUN yang beroperasi baru sekitar 416 unit untuk melayani kurang lebih 12.000 desa pesisir.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius, terlebih pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari seribu KNMP dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di atas 120, sementara NTN saat ini masih berkisar 108.
“Target peningkatan kesejahteraan nelayan akan sulit tercapai jika ongkos melaut tidak ditekan. Pertamina harus mengambil peran konkret memastikan BBM tersedia, mudah diakses, dan dijual sesuai harga resmi,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Komisi VI yang juga membidangi koperasi, Slamet menilai SPBUN dapat menjadi unit usaha produktif koperasi di kawasan KNMP. Pengelolaan SPBUN berpotensi memberikan sumber pendapatan dan arus kas yang berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya menjadi pelengkap kelembagaan, tetapi benar-benar mandiri secara ekonomi.
“SPBUN bukan sekadar tempat pengisian BBM, tetapi juga peluang usaha bagi koperasi nelayan. Ini penting agar koperasi KNMP tetap hidup dan mandiri setelah pembangunan fisik selesai, bukan justru mengalami mati suri,” jelasnya.