Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Aturan Open–Closed Loop dalam RUU Perkoperasian

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian guna mencegah maraknya praktik koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Nevi mengungkapkan

Abdul Hadi Ingatkan Pemerintah Antisipasi Penumpukan Proyek Infrastruktur di Akhir Tahun

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti penumpukan pekerjaan infrastruktur yang kerap terjadi menjelang akhir tahun anggaran. Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report sebelum Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Abdul Hadi menjelaskan bahwa akhir tahun selalu menjadi periode

Achmad Ru’yat Dorong Kehadiran Ahli Gizi di Setiap SPPG untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG sebagai salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Netty Prasetiyani Kawal Pemutihan Tunggakan BPJS dan Revisi Regulasi Ketenagakerjaan

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan komitmennya dalam mengawal sejumlah isu strategis di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Salah satu isu utama yang menjadi

Johan Rosihan Soroti Posisi Masyarakat Adat dalam Revisi UU Kehutanan

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kehutanan harus mengakomodasi secara jelas posisi serta peran masyarakat adat, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna

Abdul Hadi Minta Pemerintah Siaga Penuh Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Akhir Tahun

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang umumnya meningkat pada akhir tahun. Imbauan tersebut ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Menurut Abdul Hadi, periode

Rahmat Saleh Kawal Penyaluran Subsidi Beras dan Minyak Goreng bagi Warga Kurang Mampu

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran subsidi pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat kurang mampu. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Rahmat menjelaskan bahwa Komisi

Rizal Bawazier Soroti Tingginya Rasio Utang BUMN Karya dan Minta Kejelasan Roadmap Penyelesaian Proyek IKN

 

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, memberikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi keuangan dan roadmap proyek PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kedua BUMN konstruksi tersebut di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Rizal menilai kinerja

Dukung Keringanan PPh untuk UMKM, Anggota Komisi XI Amin Ak Ingatkan Pengawasan Implementasinya

 

Jakarta (18/11) — Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi revisi Peraturan Pemerintah yang akan menjadikan tarif PPh final 0,5% bagi UMKM bersifat permanen. Keputusan ini memberikan sinyal kuat mengenai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian berusaha bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Menanggapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS,

Syahrul Aidi Gantikan Mardani Ali Sera sebagai Ketua BKSAP, Perkuat Posisi Indonesia di Forum Internasional

 

Jakarta (18/11) — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penetapan Ketua BKSAP DPR RI di Ruang Diplomasi BKSAP, Lantai 6 Gedung Nusantara III, Selasa, (18/11/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, ini menandai babak baru kepemimpinan di tubuh BKSAP