Makassar (13/03) — Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Memanfaatkan momentum ini, anggota DPR RI Meity Rahmatia meningkatkan kegiatan silaturahmi ke konstituennya di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan menggelar buka puasa bersama. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, politisi Fraksi PKS ini menggelar serangkaian
Jakarta (12/03) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk ditetapkan sebagai RUU Usul DPR-RI dan dibahas pada tahapan selanjutnya. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, dalam Rapat
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI ================================================================ Disampaikan oleh : Drs. H. Moh. Iqbal Romzi Nomor Anggota : A-443 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; –
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, Nomor Anggota : A-469 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua; Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA ============================================================ Disampaikan oleh : Drs. H. Iqbal Romzi Nomor Anggota : A-443 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan serta
Jakarta (12/03) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, termasuk terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Menurutnya, para guru honorer merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang selama ini turut menopang proses belajar mengajar di berbagai daerah. Kurniasih menyampaikan bahwa hingga
Jakarta (12/03) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M. Hidayat Nur Wahid mengatakan penutupan Masjid Al Aqsha oleh Israel yang telah berlangsung selama sebelas hari hingga akhir Ramadan semakin mengkhawatirkan. Ia berharap agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memainkan perannya dengan bergerak lebih serius dan konkret dalam menyelamatkan kiblat pertama
Jakarta (12/03) – Ketua BKSAP DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi menghadapi dampak konflik antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi berlangsung panjang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (10/03) di Gedung Nusantara II, Kompleks
Jakarta (12/03) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Banten III, Habib Idrus Aljufri, mengingatkan bahwa pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan pasar terhadap sistem keuangan Indonesia. Menurut Habib Idrus, lembaga pengawas sektor keuangan memegang peran
Bekasi (12/03) — Peristiwa longsornya gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, yang menelan korban jiwa telah menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir sebagai momentum memperkuat tata kelola pengelolaan sampah nasional. “Penanganan harus dilakukan secepat dan sebaik mungkin, baik terhadap korban maupun kondisi lokasi. Pemerintah daerah bersama kementerian