Jakarta (19/11) — Anggota DPR RI Komisi II, Aus Hidayat Nur, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa batas waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertentangan dengan UUD 1945. UU yang dibatalkan tersebut mengatur pemberian Hak Atas Tanah kepada investor sebanyak dua kali
Jakarta (19/11) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengapresiasi dan mendukung program pelestarian rumah tangga yang sedang dan akan dijalankan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Bimbingan Keluarga Sakinah, dan revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keluarga. “Saya mengapresiasi
Jakarta (18/11) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Jazuli Juwaini, MA., menyatakan komitmennya untuk mengadvokasi keluhan terkait aturan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai memberatkan dan bertentangan dengan regulasi di tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan kunjungan aspirasi Forum Solidaritas Mobilitas Karir ASN yang berlangsung
Jakarta (19/11) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam penyampaian pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pandangan fraksi disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Reni Astuti, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II,
Jakarta (19/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna memberikan apresiasi atas langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tengah mengkaji sanksi terhadap pelanggaran dalam perdagangan karbon dengan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA). Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus melihat persoalan yang lebih luas, terutama konflik yang selama ini muncul di wilayah
Jakarta (19/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menegaskan pentingnya semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Ia menekankan bahwa putusan MK bersifat final, mengikat, dan langsung berlaku sehingga harus diterima sebagai bagian dari konsolidasi hukum nasional. Terkait posisi anggota Polri yang saat ini tengah
Jakarta (19/11) — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang membentuk sebuah badan transisi bernama Dewan Perdamaian serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya stabilisasi keamanan di Jalur Gaza. Menanggapi keputusan DK PBB tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyebut keputusan tersebut, meski menunjukkan adanya
Jakarta (18/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ir. H. Ateng Sutisna, MBA., bersama Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menerima kunjungan aspirasi Forum Masyarakat dan Lembaga Strategis (FORMASI) Kabupaten Subang di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Pertemuan ini
Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebut langkah pemerintah menyiapkan kelas rawat inap standar (KRIS) merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan mutu dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Penerapan KRIS adalah agenda besar transformasi kesehatan. Standarisasi layanan ini akan membuat akses layanan kesehatan semakin merata dan setara,” ujar Netty di
Jakarta (18/11) — RUU KUHAP telah disahkan menjadi Undang-Undang lewat rapat paripurna ke-8 masa sidang 2 tahun 2025-2026 yang berlangsung Selasa (18/11). Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan rasa syukur karena Undang-Undang yang baru ini mengakomodir secara khusus perlindungan bagi para penyandang disabilitas. “Satu hal yang patut syukuri, dalam RUU yang kini