Jakarta (18/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, memberikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi keuangan dan roadmap proyek PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kedua BUMN konstruksi tersebut di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Rizal menilai kinerja keuangan kedua perusahaan tampak membaik, namun masih menyisakan persoalan serius pada struktur permodalan—khususnya rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER).

“Memang kinerja keuangan itu agak bagus dibandingkan demikarya yang lain. Cuma ada beberapa catatan, yaitu debt equity ratio. Debt equity ratio ini 2,22 kali. Kalau yang Brantas 2,7. Ini di ambang kekhawatiran, yaitu 4 kali menurut peraturan pemerintah,” ujarnya.

Ia mempertanyakan absennya target penurunan DER pada rencana kerja perusahaan. “Saya tidak lihat di roadmap untuk tahun 2026 bagaimana target untuk menurunkan debt equity ratio ini. Karena kalau seperti ini berarti masih berpegangan dengan utang atau pinjaman dari bank,” tegasnya.

Rizal juga menyoroti beberapa proyek besar yang dikerjakan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Jalan Tol IKN Seksi 1B dan pembangunan rumah susun Polri dan BIN. Ia meminta penjelasan mengenai status penyelesaian proyek dan rasio penagihan piutang.

“Rakyat ini bertanya. Angkanya cukup besar, 3,7 triliun untuk tol dan 1,3 triliun untuk rusun Polri–BIN. Itu sudah jadi atau masih progres? Kita ingin tahu kira-kira rasio penagihan itu berapa persen. Mudah-mudahan bisa lebih dari 90 persen,” ungkapnya.

Selain itu, Rizal meminta kejelasan mengenai kepastian roadmap proyek IKN berikutnya yang akan dikerjakan melalui skema KPBU dan MUT.

“Untuk roadmap di IKN ini, sudah ada kepastian atau masih menunggu? Tadi ada dua proyek besar, apakah masih analisa atau sudah berjalan?” tanyanya.

Menutup penyampaiannya, Rizal juga menyinggung rencana percepatan divestasi pada 2026 serta potensi penerimaan dari investasi tersebut.