Makassar (30/03) — Di tengah suasana syawalan umat Islam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Meity Rahmatia, memanfaatkan waktu berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Kunjungan yang berlangsung pada Sabtu (28/03/2026) itu bertujuan meninjau aktivitas dan suasana pelayanan publik pascalibur Hari Raya Idulfitri 1447 H. Meity berharap pelayanan setelah bulan suci ini berlangsung
Jakarta (03/03) — Anggota DPR RI dari Komisi XIII, Meity Rahmatia, menyampaikan harapannya agar pada bulan suci Ramadan tahun ini banyak narapidana (napi) yang berubah menjadi lebih baik serta memiliki catatan perilaku yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi selama berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Harapan ini ia sampaikan saat ditemui sejumlah
Jakarta (21/02) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, menyambut baik kerja cepat Menteri HAM yang menyerahkan naskah RUU Hukum Masyarakat Adat ke DPR RI untuk dibahas. Menurutnya, RUU Hukum Masyarakat Adat itu pun akan segera dibahas di DPR karena sangat penting dalam perlindungan terhadap eksistensi, hak atas tanah,
Makassar (16/02) — Dahulu, perempuan sering kali mengalami stereotipe, hidup hanya untuk urusan domestik dalam rumah tangga. Kuatnya budaya patriarki yang menempatkan kaum lelaki sebagai superior di tanah air menjadi hambatan utama kehadiran dan peranan perempuan di ruang publik. Namun, seiring perkembangan zaman, persepsi itu agaknya berkurang. Banyak urusan perempuan yang juga harus diselesaikan perempuan
Jakarta (13/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menanggapi penonaktifan status kepesertaan jaminan kesehatan bagi pasien berpenyakit kronis yang dilakukan pemerintah baru-baru ini. Ia menilai kebijakan tersebut tidak populis di kalangan rakyat Indonesia karena terkesan mengabaikan aspek kemanusiaan. Bagaimana tidak, akibat penonaktifan tersebut, sejumlah pasien penyakit kronis yang sedang
Jakarta (03/02) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan korban kekerasan tambang ilegal Pasaman, Nenek Saudah, Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia berkesempatan menyampaikan pandangannya di hadapan forum. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pihak tambang terhadap perempuan berusia 68 tahun itu. Sama seperti yang
Jakarta (03/02) — Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak di tengah meningkatnya kasus kejahatan digital, khususnya child grooming, yang semakin marak di Indonesia. Hal itu disampaikan Meity usai rapat Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam rapat tersebut, LPSK menyampaikan sejumlah pengaduan kasus yang
Jakarta (27/01) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, memberikan dukungannya terhadap upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, yang menargetkan pembentukan kantor imigrasi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Menurut Meity Rahmatia, kebijakan ini akan sangat bermanfaat
Jakarta (15/01) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan pentingnya akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana sebagai dasar penentuan kebijakan dan anggaran negara. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (14/01). Rahmat mengawali dengan
Jakarta (13/01) — Pemerintah mengumumkan melalui Kementerian Hukum pendirian pos-pos bantuan hukum hingga ke desa-desa di seluruh penjuru tanah air. Saat ini, menurut Menteri Hukum Sudirman Andi Atgas, pemerintah telah membentuk sebanyak 76 ribu pos bantuan hukum di 32 provinsi. Program yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan