Jakarta (23/09) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Ahmad Heryawan, mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap berjalan secara bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, maupun lembaga pengawas. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat memiliki posisi sentral dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi bangsa.

“Demokrasi yang sehat tidak lahir hanya dari aturan yang baik, tetapi juga dari partisipasi masyarakat yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Rakyat bukan sekadar pemilih saat hari pemungutan suara, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi sepanjang waktu,” ungkap Kang Aher saat Sosialisasi Bawaslu di Bandung, Sabtu (19/9/2026).

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa praktik-praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intimidasi politik, serta penyalahgunaan kekuasaan harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu memiliki keberanian moral untuk menolak segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

“Politik uang mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi dalam jangka panjang merugikan masyarakat sendiri karena melahirkan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada pelayanan rakyat. Demokrasi yang bersih harus dibangun di atas kesadaran, bukan transaksi,” tegas Ketua BAM DPR RI ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024–2029 Dapil Jawa Barat II ini menilai bahwa pendidikan politik masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Literasi politik yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menilai informasi secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, hingga media massa perlu terus berperan dalam membangun budaya demokrasi yang beretika dan beradab. Selain itu, menjaga demokrasi bukan hanya agenda menjelang pemilu atau pilkada, melainkan tanggung jawab berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan, keterlibatan dalam musyawarah pembangunan, serta partisipasi dalam berbagai forum masyarakat merupakan bentuk nyata penguatan demokrasi substantif.

“Demokrasi Indonesia dibangun atas fondasi Pancasila. Karena itu, perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persatuan bangsa. Kompetisi politik harus berjalan secara sehat, sementara persaudaraan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa harus tetap dijaga. Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan publik terhadap negara. Untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi aktif seluruh warga negara. Mari bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia agar tetap bersih, berintegritas, dan menjadi sarana menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat,” demikian tutup Kang Aher.