Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri yang berpergian ke luar negeri dalam situasi pandemi membuat anggota II DPR RI M. Nasir Djamil merasa heran.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin mendorong pemerintah menutup perjalanan internasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Usulan agar halaman Kompleks Parlemen Senayan dijadikan rumah sakit darurat covid-19 mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyambut baik usulan tersebut.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country), dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) berdasar berdasar data World Bank.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju usulan gedung DPR dijadikan RS darurat. Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas.
Kembali masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia di tengah pembatasan masyarakat menandakan pemerintah tidak benar-benar serius bekerja menekan laju penularan Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin menyayangkan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penghargaan kepada sinetron Ikatan Cinta, Kamis (1/7/2021).
Fraksi PKS DPR RI menolak dua pasal dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Rapat Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan Komisi VII DPR RI, Kamis (1/7/2021).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat tidak akan mencabut subsidi listrik berkapasitas 450 Volt Ampere (VA). Hal ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, mempertanyakan dan mengkritik wacana PPKM Darurat yang muncul dan disebut-sebut akan jadi kebijakan baru penanganan Covid-19.