Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, masih ada sejumlah pasal yang dianggap krusial dan belum menemukan formula yang tepat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Diantaranya terkait keberadaan kelembagaan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sikapnya dalam poin-poin penting terkait dengan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin mengapresiasi layanan Joumpa Airport VIP Service yang merupakan program dari PT Gapura Angkasa di Bandara Adi Soemarmo, Solo.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin terus mendorong para pekerja layanan bandara terutama Joumpa Airport VIP Service untuk tetap konsisten terhadap profesionalisme mereka dalam memberikan jasa layanan bandara, baik kepada Anggota Dewan maupun pengguna jasa layanan bandara.
Sebagai sesama legislator di Senayan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang dari Dapil Kalimantan Selatan ini mengaku turut prihatin atas perkara saudara Azis Syamsuddin di KPK.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan, agar vaksinasi terhadap guru tetap diprioritaskan dan dipercepat.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengusut tuntas penyerangan tenaga kesehatan (nakes) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, kondisi perekonomian yang tertekan akibat pandemi Covid-19 memang tidak hanya dialami Indonesia saja, tetapi jangan sampai diperburuk oleh utang yang akan menjadi beban jangka pandek maupun panjang.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Alifudin turut memberikan komentar terkait rekaman video yang memperlihatkan para santri sedang ikuti rangkaian vaksinasi kompak menutup telinga ketika musik barat terputar. Menurutnya, bagi publik yang melihat hal itu diminta tak memberikan perundungan atau bullying.
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mengungkapkan kontribusi Maluku sebagai daerah penghasil ikan selama ini tidak menguntungkan bagi daerah, terutama bagi kesejahteraan nelayan di Maluku.