Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah memastikan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) akan dilanjutkan pada pembahasan tingkat I di Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah dalam memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76 tahun.
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai, penggantian cat pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19 tidak urgen.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, maka calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah meminta Kemendikbudristek untuk lebih transparan terkait rencana pengadaan laptop Merah Putih.
Itu dikatakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, H Suryadi Jaya Purnama kepada Beritalima.com di Jakarta, Senin (26/07) malam menanggapi diperpanjangnya PPKM oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2 Agustus mendatang.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah untuk terus melaporkan kepada publik terkait hal-hal apa saja yang dijalankan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR Alifudin. Ia menyampaikan itu merespons fenomena tren kasus Covid-19 menurun yang justru dikarenakan testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.
Sementara H.A. Dimyati Natakusumah selaku anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Kabupaten Lebak dan Pandeglang ini, menyampaikan program 1 juta paket kurban untuk rakyat Indonesia khususnya Banten adalah merupakan program Dr. Salim Ketua Majlis Syura PKS sebagai wujud kepedulian dan kepekaan sosial dalam merayakan Iduh Adha dimasa pandemi Covid-19.
PKS menyebut perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI), yang kini memperbolehkan rektor rangkap jabatan, patut dikecam. PKS mendorong agar PP Nomor 75 Tahun 2021 itu digugat.