Jakarta (07/10) — Anggota DPR RI Dapil IV Jawa Tengah (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen), Hamid Noor Yasin (HNY) meminta Kementerian Perhubungan melakukan investigasi penyebab terjadinya amblas pada landas pacu Bandara APT Pranoto ini.

Apakah penyebab amblasnya landas pacu tersebut akibat spesifikasi teknis yang dibawah standard atau karena pemeliharaan dan pelaksanaan inspeksi yang kurang baik atau karena faktor-faktor lainnya. Permintaan Hamid terkait kabar amblasnya landas pacu bandara tersebut, Rabu, 6 Oktober 2021.

Hamid menyatakan Selasa, 5 Oktober 2021 telah terjadi kerusakan landasan pacu Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.

Dampaknya bandara tersebut harus ditutup pengoperasiannya lebih awal. Kerusakan ini diketahui oleh pilot Pesawat Batik Air ketika bergerak menuju landas pacu melalui landas hubung.

Pilot kemudian berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara serta petugas layanan darat untuk melakukan pengecekan yang kemudian terkonfirmasi adanya bagian yang amblas pada landas pacu.
Hamid mengaku kaget mendengar hal tersebut.

“Bandara APT Pranoto ini sepertinya baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2018”, katanya.

Hamid menambahkan, berdasarkan data yang ada pengerjaan Bandara APT Pranoto Samarinda ini memang tersendat-sendat. Menurut sejarahnya, ujar anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS ini, Bandara APT Pranoto sudah mulai direncanakan pada tahun 1987 dengan kegiatan survei untuk mencari lokasi pengganti bandara Temindung.

Lebih lanjut Hamid, menjelaskan dimana pembebasan lahan baru dilakukan pada tahun 1995/1996 yang dilanjutkan dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta pembuat rencana induk oleh Ditjen Perhubungan Udara.

“Pengerjaannya sendiri dimulai pada tahun 2007 oleh Pemkot Samarinda, namun kemudian terhenti karena sengketa kontrak antara Pemkot dengan kontraktor pada tahun 2011. Sengketa ini berlanjut hingga tingkat kasasi dimana pada tahun 2013 Pemkot Samarinda dinyatakan kalah dalam sengketa tersebut. Pengerjaan Bandara APT Pranoto kemudian diambil alih oleh Pemprov Kaltim dan dengan sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat akhirnya Bandara ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2018 setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan menerbitkan Sertifikat Bandar Udara (SBU) pada 15 Mei 2018,” tegas Hamid.

Dijelaskannya, Bandara APT Pranoto sendiri saat ini mampu menampung kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun, dimana puncak operasional sempat terjadi pada 2019 sebelum pandemi yaitu melayani 1,1 juta penumpang dalam setahun, dan setelah pandemi terjadi penurunan penumpang karena banyaknya pembatasan pergerakan orang.

Hamid menilai, jika pemeliharaan dan inspeksi dilakukan secara berkala, maka dengan kondisi pemakaian yang ada saat ini seharusnya kerusakan ini tidak terjadi karena pengoperasian bandara masih dibawah kapasitas maksimalnya.

Apalagi, ujarnya, bandara tersebut masih terhitung baru dimana dengan terbitnya Sertifikat Bandara Udara pada 2018 berarti kualitas seluruh fasilitas Bandara APT Pranoto telah dinyatakan sesuai dengan standard yang berlaku.”