Itu dikatakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI, H Suryadi Jaya Purnama kepada Beritalima.com di Jakarta, Senin (26/07) malam menanggapi diperpanjangnya PPKM oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2 Agustus mendatang.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah untuk terus melaporkan kepada publik terkait hal-hal apa saja yang dijalankan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR Alifudin. Ia menyampaikan itu merespons fenomena tren kasus Covid-19 menurun yang justru dikarenakan testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.
Sementara H.A. Dimyati Natakusumah selaku anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Kabupaten Lebak dan Pandeglang ini, menyampaikan program 1 juta paket kurban untuk rakyat Indonesia khususnya Banten adalah merupakan program Dr. Salim Ketua Majlis Syura PKS sebagai wujud kepedulian dan kepekaan sosial dalam merayakan Iduh Adha dimasa pandemi Covid-19.
PKS menyebut perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI), yang kini memperbolehkan rektor rangkap jabatan, patut dikecam. PKS mendorong agar PP Nomor 75 Tahun 2021 itu digugat.
Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri yang berpergian ke luar negeri dalam situasi pandemi membuat anggota II DPR RI M. Nasir Djamil merasa heran.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin mendorong pemerintah menutup perjalanan internasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Usulan agar halaman Kompleks Parlemen Senayan dijadikan rumah sakit darurat covid-19 mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyambut baik usulan tersebut.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country), dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) berdasar berdasar data World Bank.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju usulan gedung DPR dijadikan RS darurat. Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas.