Lampung (31/07) — Suasana dialog antara warga dan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly, dalam berbagai kegiatan serap aspirasi sejak 27 hingga 31 Juli 2026 di daerah pemilihan berlangsung hangat. Tidak ada tuntutan yang muluk-muluk. Sebagian besar warga justru menyampaikan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: harga kebutuhan pokok yang terus berubah, peluang usaha yang semakin sempit, hingga harapan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Meski isu yang disampaikan beragam, Junaidi Auly menilai bahwa benang merahnya sama. Warga ingin kebijakan pemerintah benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang bisa mereka rasakan secara langsung.
“Kami tidak hanya ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Kami juga berharap hasil panen petani, ternak warga, ikan nelayan, hingga produk UMKM desa menjadi bagian dari program itu,” ungkap salah seorang peserta dialog.
Harapan tersebut mendapat perhatian dari Junaidi Auly, anggota DPR RI asal pemilihan Provinsi Lampung. Menurutnya, MBG memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi desa apabila rantai pasoknya melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku UMKM setempat. Dengan demikian, anggaran negara tidak hanya berhenti sebagai belanja pemerintah, tetapi juga berputar menjadi pendapatan bagi masyarakat.
Selain itu, persoalan harga kebutuhan pokok juga menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan warga. Bagi masyarakat, naiknya harga pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi langsung memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka berharap pemerintah terus menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, jelas Junaidi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Junaidi Auly yang juga diamanahkan sebagai Anggota Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran yang terserap. Yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pekerjaan, pendapatannya meningkat, harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, dan program pemerintah mampu menggerakkan perekonomian lokal.
“Pada akhirnya, masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin hidup lebih baik. Itulah ukuran paling sederhana sekaligus paling penting dalam menilai keberhasilan setiap kebijakan,” ujarnya.
Kunjungan serap aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak melihat persoalan kesejahteraan, harga pangan, dan MBG sebagai isu yang berdiri sendiri. Ketiganya saling berkaitan. Ketika harga kebutuhan pokok terkendali, ekonomi desa bergerak, dan program pemerintah memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.
Pesan itulah yang paling kuat mengemuka dari pertemuan tersebut. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, masyarakat berharap setiap rupiah yang dibelanjakan negara tidak hanya menghasilkan program, tetapi juga menghadirkan rasa aman, peluang usaha, dan kehidupan yang semakin layak bagi keluarga mereka.