Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta siapa pun yang melanggar aturan karantina kesehatan harus disanksi tegas, termasuk pihak-pihak yang membantu si pelanggar.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai keputusan pemerintah menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan berpeluang merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN.
Anggota Komisi V DPR-RI Drs H Hamid Noor Yasin MM, menyatakan, Kereta Api (KA) cepat Jakarta-Bandung ternyata bukan untuk rakyat.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, meminta agar kepolisian tidak hanya membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur oleh ayah kandung yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, namun, juga mencari tahu anggota atau pimpinan yang menutup kasus tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP menjadi Undang-Undang.
Penolakan permohonan kasasi jaksa oleh Mahkamah Agung terkait pidana kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS), dinilai anggota Komisi Hukum DPR RI, Nasir Djamil, sebagai bukti bahwa hukum masih memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan.
Melanjutkan ceritanya, HNW menyatakan, pada saat para pemimpin Indonesia ditangkap Belanda, Soedirman memimpin pering gerilya, untuk melawan kaaim sepihak dari penjajah yang menyatakan bahwa mereka sudah menguasai Indonesia, dan Indonesia sudah tidak ada.
Anggota DPR RI Dapil IV Jawa Tengah (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen), Hamid Noor Yasin (HNY) meminta Kementerian Perhubungan melakukan investigasi penyebab terjadinya amblas pada landas pacu Bandara APT Pranoto ini.
Anggota Komisi VIII –mitra Kemensos–, Iskan Qolba Lubis, mengaku sudah pernah mengingatkan Risma untuk mengubah perilakunya tersebut. Bukan sekali dua kali Risma melontarkan amarahnya di tengah publik saat kunjungan kerja.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori memberi sejumlah catatan penting dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, salah satunya terkait persoalan independensi pesantren.